MATATELINGA, Medan: Sejumlah permasalahan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diantaranya Copy Paste KUA PPAS, permasalahan reklame dan kelurahan kumuh, "disorot" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.Ketua DPRD Medan, Handry Jhon Hutagalung menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya dalam penandatanganan KUA PPAS P-APBD 2017 di Gedung DPRD Medan, Senin (28/8/2017)."Catatan yang akan kami sampaikan harus dijadikan bahan perbaikan. Kami menyarankan supaya KUA PPAS dibuat sebaik mungkin bukan copy paste," jelas Hendry Jhon. Dikatakannya, KUA PPAS adalah awal dari semua program kami mengharapkan ada pola dalam penyusunannya."Soal kemiskinan misalnya harus ada datanya yang jelas. Kemudian harus ada sumber pendapatan yang diberi peioritas, kerjasama banggar dan TAPD harus makin baik lago," jelasnya.Dalam kesempatan tersebut, Hendry Jhon juga mengingatkan Kota Medan soal permasalahan reklame yang hingga saat ini belum juga selesai."Dalam persoalan reklame ini kita harus duduk bersama. Kami melihat PAD dari sektor ini sangat minim,"jelasnya.Dikatakannya, PAD dari sektor reklame ini sangat penting dan kita sangat berhara APBD 2018 bisa mencapai Rp 7 Triliun.Dalam kesempatan tersebut, Hendry Jhon juga memberikan catatan terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) "Kita tidak ingin BUMD di Pemko Medan bernasib seperti BUMN, dimana perusahaannya bangkrut sementara direksinta kaya kaya," jelasnya.Untuk PD Pasar, DPRD menyarankan harus ada neraca disetiap pasar sehingga diketahui permasalahan pasar yang sebenarnya. Terkait PD Pembangunan, DPRD Medan meminta Pemko Medan meniru Jakarta dimana PD.Pembangunan di Jakarta menjadi primadona"Kami bermimpi PD. Pembangunan bisa lebih bagus, dinana setiap unit usaha harus dibuat neracanya," jelasnya.Sementara itu untuk PD. Rumah Potong Hewan Hendry Jhon juga mengharakan bisa lebih baik lagi. "Kalau kita lihat keadaan yang punya usaha potong hewan bisa untung dan kaya, harusnya PD Potong Hewan bisa lebih dari itu. "Kalau mereka tidak mampu harus dievaluasi, jangan jadi beban APBD, dan malah jadi penyakit," jelasnya.Sementera itu rincian APBD yang diseakati dalam KUA PPAS Perubahan APBD Kota Medan TA 2017. Pendapatan Daerah diantarannya dari Sektor PAD diproyeksikan sebesar 2,31 triliun, dana perimbangan Rp2,23 Triliun, dari lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.1,25 triliun dengan total pendapatan Rp. 5,5 triliun.Kemudian untuk sektor belanja disepakati Rp5,55 triliun dengan perencanaan belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp.1,95 triliun, Belanja Langsung Rp. 3,60 triliun.Dengan proyeksi ini, PAPBD TA 2017 diperkirakan mengalami devisit sebesar Rp. 30,5 miliar.(Mtc/rel)