MATATELINGA, Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memanggil perwakilan Pemerintah Kota Medan, PT. KAI, Kecamatan, hingga pimpinan kelurahan untuk menyelesaikan permasalahan penggusuran warga pinggiran rel kereta api.Ini disampaikan Noval mahyar, Staf Ahli Gubenur Bidang Hukum dan Pemerintahan di kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (11/9/17) menyikapi aksi ratusan warga pinggiran rel yang ada di Belawan."Karena kewenangan kita provinsi, kita tetap memfasilitasi kelurahan masyarakat. Kita akan panggil PT KAI, Pemko Medan, Camat sejauh mana untuk menyelesaikan masalahnya," ujar Noval kepada perwakilan masa aksi.Dalam pelaksanaan penggusuran, PT. KAI tidak ada melakukan sosialisasi kepada warga. Hal ini menurut Noval telah melanggar Undang-undang no.2 yang isinya setiap pembangunan harus ada sosialisasi sebelumnya. "Memang betul pak, menurut Undang-undang no.2 setiap pembangunan harus sosialisasi, ada pendekatan. Hal ini kami akan koordinasikan dengan pihak terkait,"ujar Noval.Kepada Noval, perwakilan masa aksi menjelaskan, mereka menuntut dan meminta perlindungan kepada Pemerintah. "Kami datang ke sini mau mengadukan nasib kami. Salam kami kepada bapak Gubernur bahwa kami sudah diterima, tolong bantu kami. Kami minta hentikan penggusuran karena ini menyengsarakan masyarakat kecil," ujar perwakilan aksi.Perwakilan aksi menambahkan, ketika mereka menggelar aksi di Stasiun Belawan, pimpinan PT KAI di sana mengatakan bahwa penggusuran ini bukan untuk pembangunan rel atau kepentingan PT. KAI. "Waktu kami aksi di Belawan, kami tanya kepada PT KAI di sana, dia bilang mau membuat ruko mewah. Mereka sudah menggandeng mitra mereka untuk membangun ruko-ruko. Jadi motifnya bukan untuk rel ganda, kalau untuk rel ganda, kepentingan bangsa dan Negara, kami siap. Tapi kalau ini, mati usaha rakyat kecil, lebih menyelamatkan konglomerat daripada rakyat kecil," ujar mereka.Ditanya kapan Pemerintah Provinsi akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan masalah penggusuran, Noval menjawab akan dilaksanakan secepatnya. "Kita akan usahakan secepatnya untuk memanggil Walikota, PT KAI, Camat, dan Lurah," jelas Noval. (mtc)