Seleksi Panwascam Segera Dimulai, Ini Sanksi Bagi Panwas Kecamatan Yang Lepas TanggungjawabMATATELINGA, Medan: Panwaslu Kabupaten/kota dalam waktu dekat ini akan segera membuka seleksi calon Panwas tingkat kecamatan. Bagi peminat yang akan mengikuti seleksi panwascam ini harus mengetahui tanggungjawab yang diembannya. Sebab jika salah dan lari dari tanggungjawab sebagaimana yang diamanahkan undang-undang, maka sanksi pidana penjara dan pidana denda menantinya.Hal ini disampaikan Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut Hardi Munte saat Bimbingan Teknis Persiapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Grand Antares Medan, Sabtu (16/9)."Panwaslu Kecamatan, kalau tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten atau kota, dipidana penjara dan denda," ujar Hardi Munte.Hardi menjelaskan sanksi Pidana penjara dan denda itu juga sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dia menyebutkan Pasal 507 ayat (2) yang berbunyi, setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta."Jadi, soal sanksi ini kita tidak mengada-ngada. Maka sosialisasikan kepada calon panwascam yang mendaftar. Tidak hanya tugas, wewenang dan kewajiban, tapi sanksi pidana juga ada," katanya.Sedangkan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut Aulia Andri mengatakan panwas di tingkat kecamatan harus memiliki strategi pengawasan yang mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu."Panwascam itu ujung tombak dalam hal pencegahan terjadinya pelangaran, karena melihat langsung kondisi wilayah dan masyarakat setempat," kata Aulia. Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan, pembentukan Panwascam di Sumut akan dimulai minggu ini. "Kita berharap semua panwascam di Sumut sudah dilantik paling lama 9 Oktober 2017," kata Syafrida. (mtc/fae)