MATATELINGA, Medan: Terkait dengan penyerangan Kantor YLBHI saat menggelar acara Asik asik asik, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut, meminta kepolisian mengusut siapa dalang penyerangannya, Senin (18/9/2017) dinihari. Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis menyesalkan penyerangan itu. Dimana, ini merupakan bentuk kemunduran demokrasi, dan menciderai kebebasan berpendapat yang sudah dilindungi Undang Undang."Sama-sama kita ketahui, muatan politis dari dari acara YLBHI itu kan besar, harusnya kita mengusut siapa sebenarnya dalang yang memprovokasi masyarakat atau ormas untuk menyerbu kantor YLBHI," kata Amin pada Wartawan Selasa (19/9/2017). Penyerangan ini pun menurut Amin terkesan ada upaya memecahbelah YLBHI dengan masyarakat. Satu pihak dengan sengaja mengadu domba masyarakat dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dengan YLBHI."YLBHI sudah lama berdiri, bahkan jauh sebelum demokrasi ada. Mereka sudah sejak dulu membela kepentingan masyarakat, mengapa mereka hari ini sengaja dibenturkan dengan orang-orang yang dulunya mereka bela ?, disinilah kita harus mendesak pemerintah untuk mengusut siapa dalang dari peristiwa ini," ungkapnya.Selain itu, Amin juga turut menyesalkan sikap pihak kepolisian yang cenderung membiarkan massa berkumpul sampai tengah malam. Bahkan pihak kepolisian sempat memediasi para demonstran yang memaksa untuk masuk ke dalam dan berdiskusi denfan YLBHI."Ini kan bentuk teror yang kemudian kita nilai bahwa polisi gagal dalam mengendalikan massa. Harusnya yang seperti kita tahu di Undang-Undang, demonstrasi tidak diijinkan sampai malam hari," tambahnya.Soal tudingan massa yang menganggap diskusi yang diadakan YLBHI untuk membangkitkan PKI, menurut Amin merupakan statement yang dangkal. Karena sebelum dimulai, sudah di sosialisasikan bahwa diskusi itu merupakan upaya untuk meluruskan fakta sejarah 1965. Karena selain keluarga PKI, banyak juga korban yang tidak bersalah dan bukan bagian dari PKI menjadi korban pelanggaran HAM."Kita meminta kepada semua pihak, khususnya kepada Presiden Jokowi untuk kembali memberikan jaminan kepada masyarakat dan organisasi untuk bisa berkumpul, dan berserikat karena hari ini, kita sudah jauh mundur kembali ke belakang kalau dalam persoalan demokrasi," akunya.(Mtc)