MATATELINGA, Batubara: Di dalam praktik korupsi itu, dijelaskan masih banyak keuangaan negara yang digerogoti hilang karna kebijakan pengawasan internal daerah semisal inspektorat sudah lama diduga masuk angin. Lantas mandulnya pengawasan ini yang justru menjadi cikal bakalnya kerugian negara melalui praktik suap swasta ke pejabat dinas atau pun modus operandi untuk mendapatkan konsesi atau izin usaha melalui kebijakan pemerintahan Batubara yang tak akan lama lagi diduga melibatkan salah satu kepala dinas setempat. "Korupsi keuangan daerah dalam praktik perizinannya seperti ini hampir setiap tahunnya terjadi akibat lumpuhnya pengawasan Inspektorat Batubara yang sebelumnya sempat dimandulkan ditangan Bupati Batu Bara Non Aktif Ok Arya. Sehingga pengawasan menjadi tidak bergungsi sejalan dengan peraturan daerah (perda)," ungkapnya.Masalah utamanya, terlebih karena akibat kerakusan sejumlah pejabat Batubara yang kemudian mengabaikan prinsip etika dan moral dalam sistem administrasi pengawasan daerah. Demikian juga dengan dugaan korupsi keuangan daerah yang sebagian besar dalam bentuk penyelewenangan pengadaan barang dan jasa tak terkecuali dalam prakyek perizin usaha, pencairan anggaran yang kerap dimonopoli oleh sejumlah oknum yang tidak bertangung jawab di BPKAD Batubara. (MTC/net)