MATATELINGA, Medan: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Medan mengkritik kinerja Pemerintah Kota Medan terkait pembangunan, penataan dan infrastruktur. Kritik ini mereka sampaikan dalam sebuah aksi unjuk rasa yang mereka gelar di Kantor Walikota pada Senin (16/10/2017).Massa KNPI juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin terkait mega proyek Center Poin dan Podomoro. Terutama bangunan Podomoro bermasalah dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan hasil Mahkamah Agung bangunan tersebut harus diratakan dengan tanah. "Kami meminta KPK periksa dan tangkap Dzulmi Eldin terkait IMB Podomoro karena kami anggap terindikasi korupsi," kata salah satu orator, Efendi Kardo Naibaho di Medan. Lanjut Efendi, predikat yang diberikan Indonesia Attracktiveness Award (IAA) 2017 terhadap Kota Medan sebagai kota terbaik di Indonesia untuk segera menarik penghargaan tersebut. "Kami anggap ada kongkalikong didalamnya karena verifikasi yang dilakukan tidak jelas dan gak sesuai dengan fakta di lapangan. Medan sekarang dijuluki kota sejuta lubang," ujar Efendi. Selain itu, massa meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit Wali Kota, dimana pengelolaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berkisar 4,5 triliun tidak menghasilkan kemajuan apapun di Kota Medan. Dalam orasi tersebut, massa juga meneriaki Wali Kota Medan untuk mundur dari jabatannya karena miskin terobosan. Akibat orasi tersebut, terjadi kemacetan di depan Kantor Wali Kota Medan. Pasalnya, massa menutup sebagian ruas jalan yang mengakibatkan kemacetan. (mtc)