MATATELINGA, Jakarta: Pengambilan Keputusan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bakal diputuskan pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (26/10).Keputusan tersebut diambil, kata Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan di loby Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/10), setelah pimpinan DPR RI melakukan rapat dan rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dilakukan."Karena jadwal menjelang reses begitu padat dan banyak hal penting menumpuk mengakibatkan pembahasan Perppu Ormas kita serahkan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR," kata Taufik.Politisi yang membidangi Korkesra ini mengatakan, bila ada perbedaan pandangan antar fraksi, itu merupakan hak setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya.Menurut wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini, Pimpinan DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir terkait Perppu Ormas kepada masing-masing fraksi."Sikap finalnya kita berharap terlihat pada proses akhir pengambilan keputusan tingkat dua pada Rapat Paripurna pada Kamis (26/10)."Dikatakan, hingga saat ini belum terlihat mayoritas suara fraksi mendukung atau menolak Perppu Ormas itu karena pembahasan Perppu di Komisi II DPR belum sampai pada pandangan mini fraksi. Yang ada baru suara per-anggota. Karena itu, sikap akhir akan terlihat dalam pandangan mini-fraksi dan pandangan di Rapat Paripurna.Sebelumnya Komisi II DPR pada pekan ini mulai mendengarkan pendapat berbagai pihak terkait Perppu Ormas, selain pendapat dari pemerintah mengenai alasan dikeluarkannya Perppu tersebut.Dalam pembahasan Perppu tersebut, Komisi II DPR mengundang 22 organisasi kemasyarkatan (ormas) dan 18 ahli membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada Selasa-Kamis (17-19 Oktober).(mtc/aam)