MATATELINGA, Medan: Puluhan warga yang tergabung dalam Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Medan, di Jl BrigjenKatamso Medan, Rabu (15/11/2017). Aksi mereka lakukan, berkaitan dengan masih adanya kasus saling timpa sertifikat tanah milik warga.Salah satu contoh kasus yang mereka sampaikan saat berorasi didepan kantor BPN, diantaranya masalah lahan dengan nomor Sertifikat Hak Milik 1271 di Kelurahan Sei Sikambing D yang dikeluarkan pada tahun 2009 atas nama dr Natigor Sipahutar, Sp.OG dan ditandatangani oleh Mohammad Toriq selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan.Anehnya menurut mereka, pada lokasi yang sama kemudian muncul juga sertifikat atas nama lain Warsiah. Yang pada akhirnya diadukan oleh dr Natigor ke Polda Sumatera Utara karena diduga memalsukan dokumen."Sekarang Warsiah sudah jadi tersangka dan jadi DPO polisi. Karenanya, BPN harus membatalkan sertifikat atas nama Warsiah agar lahan tersebut kembali ke oemilik sah," kata Koordinator Aksi, Bram Lumban Tobing.Bram menjelaskan, kasus ini hanya menjadi bagian kecil dari persoalan lahan yang terjadi di Medan. Tidak tertutup kemungkinan kasus yang sama akan terjadi kepada warga lain jika pihak BPN tidak jeli dalam menerbitkan sertifikat hak milik lahan."Kami khawatir contoh kasus ini akan membuat para mafia lahan semakin marak dan sewenang-wenang. Ini harua dihindari oleh BPN," pungkasnya.Setelah berorasi, perwakilan dari pengunjuk rasa diterima oleh Kasi Penanganan Sengketa BPN Sumut, Zailani. Ia mengatakan terbitnya surat kepemilikan atas nama Warsiah terjadi setelah adanya putusan kasasi dari pengadilan yang memenangkannya.Namun menurut Zailani, pihak BPN belum mengeluarkan SHM lahan tersebut untuk an Warsiah karena bukti keperdataannya yang masih berproses di kepolisian."Kita tentu tidak bisa mengeluarkan sertifikat mengingat adanya proses pidana atas dugaan pemalsuan dokumen tanah yang diajukan okeh Warsiah. Tentu itu bukan ranah kami. Dan tentu selama itu berproses, kami tidak bisa menerbitkan sertifikat," akunya.Setelah mereka melakukan orasi, beberapa orang perwakilan langsung diterima oleh pihak BPN dan para pengunjuk rasa langsung membubarkan diri dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Polsek Medan Kota. (Mtc/Rel)