MATATELINGA, Medan: Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menolak gugatan disampaikan, Anggota DPRD Sumut, Muchrid Nasution terhadap Surat Keputusan (SK) Gubsu Nomor 732 terkait kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi Sumut di PTUN Medan. Putusan dibacakan pada Senin (18/12) siang, sekitar pukul 11.00 WIB oleh hakim ketua Irhamto.Dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan dalam gugatan ini, penggugat tidak memiliki legal standing atas SK Gubsu Nomor 732 terkait kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi Sumut. Kemudian, penggugat tidak berdampak langsung dengan kenaikan tarif air tersebut. Namun, eksepsi penggugat diterima. "Dalam eksepsi menerima gugatan dalam kepentingan masyarakat. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan membedan biaya perkara sebesar Rp 350 ribu. Demikian putusan dalam rapat dan musyawarah hakim dalam perkara ini," sebut majelis hakim dihadapan kuasa hukum penggugat dan tergugat di ruang utama di PTUN Medan.Atas putusan perkara itu, Kuasa Hukum penggugat, Padian Adi Siregar menyatakan banding. "Kita dalam putusan ini, menyatakan banding. Karena, mendorong penggugat untuk terus melakukan upaya hukum demi kepentingan orang banyak. Terjemah dari legal standing, kemudian majelis hakim tidak melihat kerugian langsung penggugat. Secara langsung kerugian itu, pastinya ada," tutur Padian.Diketahui, anggota DPRD Sumatera Utara, Muchrid Nasution menggugat Gubsu T. Erry Nuradi terkait persoalan kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi. Gugatan ini didaftarkan ke PTUN Medan melalui Tim Advokasi Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi yang diinisiasi Lembaga Adokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut.Gubsu Tengku Erry Nuradi digugat Muchrid Nasution terkait dugaan pelanggaran undang-undang administrasi pemerintahan maupun Perda No 10 tahun 2009. Dalam hal ini Gubsu dianggap tidak berhati-hati dalam menandatangani SK Gubernur Sumut No. 188.44/732/KPTS/2016 yang menjadi dasar kenaikan tarif PDAM Tirtanadi.Penggugat dalam hal ini merasa ikut dirugikan karena dianggap telah ikut menyetujui kenaikan tarif. Padahal menurut tim kuasa hukum penggugat, PDAM Tirtanadi ataupun Gubsu sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan komisi C DPRD Sumut untuk membahas kenaikan tarif tersebut.(mtc/faeza)