MATATELINGA, Medan: Satlntas Polrestabes mendapat tanggapan dari sejumlah Anggota DPRD Medan dengan Sulitnya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Mereka pada umumnya meminta agar prosedur pembuatan SIM dipermudah, karena merupakan kebutuhan rakyat Medan.Sejatinya SIM merupakan syarat untuk mengemudikan kendaraan seperti sepeda motor, mobil dan truk. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari kendaraan tersebut, makanya butuh SIM, ujar Anggota DPRD Medan, Drs Godfried Effendi Lubis MM, Rabu (10/1/2018) menanggapi banyaknya keluhan warga dalam pengurusan SIM. Bahkan harga yang harus dikeluarkan warga untuk memiliki SIM bisa mencapai Rp.850 ribu atau lebih kalau melalui calo.Kalau mengurus sendiri dan mengikuti prosedur yang ada, warga mengeluh tidak akan bisa cepat selesai dan akan sering tidak lulus dalam tes. Kondisi ini sangat memprihatinkan, ujar Politisi Gerindra ini lagi seraya mengharap agar Satlantas Polrestabes Medan mempermudah pengurusan SIM.Sudah ada standar harga yang sudah ditetapkan, namun di lapangan, masyarakat harus membayar jauh di atas harga standar yang ditetapkan. Hal itu harus mendapat perhatian dari Kapolrestabes yang baru saja dilantik di Medan. "Kapolrestabes harus meninjau langsung proses pembuatan SIM di Satlantas, agar tahu kondosi sebenarnya," ujarnya lagi.Sudah banyak masyarakat protes dengan sulit dan mahalnya pembuatan SIM di Satlantas Polrestabes Medan, ujarnya. Untuk memperlancar pengurusan SIM, Polrestabes Medan dianjurkan Lubis agar membuat tempat uji dan pelatihan yang layak agar masyarakat bisa berlatih di sana, bukannya menyerahkannya kepada pihak ketiga, sebutnya lagi.Keberadaan Medan Safety Driving Centre (MSDC) sebagai tempat kursus pendidikan mengemudi di Jalan Bilal, juga dipermasalahkan anggota dewan ini. Banyak informasi masyarakat yang menyebutkan kalau warga sudah memiliki sertifikat dari MSDC, kemungkinan lulus sangat besar, ujarnya lagi. Lagipula, kenapa tidak pihak Kepolisian saja yang buka tempat uji dan kursus kendaraan sehingga jelas dananya ke negara, ujar Anggota Komisi D DPRD Medan itu.Izin MSDC dan hubungannya dengan kelancaran pengurusan SIM harus dipertanyakan agar jelas, sebab selama ini banyak mencuat tentang keberadaannya yang dinilai justru membuat masyarakat menjadi sulit mendapatkan SIM melalui prosedur yang ditetapkan.Godfried meminta kepada inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut masalah ini, agar jelas kenapa bisa pembuatan SIM mahal dan sulit di Kota Medan.Sementara itu secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumban Gaol SH saat dikonfirmasi SIB menyebutkan, pihaknya Senin depan akan mengadakan rapat internal komisi untuk menyusun jadwal kerja. Setelah itu pihaknya akan memanggil Satlantas Polrestabes Medan untuk mempertanyakan mahal dan sulitnya pengurusan SIM, berikut dengan pengelola MSDC.Namun alangkah lebih baiknya kalau ada warga yang mengadu langsung ke DPRD Medan terkait mahal dan sulitnya pengurusan SIM di Medan, ujarnya. Politisi PKPI itu menyebutkan pihaknya kasihan melihat masyarakat kesulitan mengurus SIM yang harus mengeluarkan uang yang sangat mahal. Ini jadi tanggung jawab moral DPRD Medan kepada masyarakat.(Mtc/rel)