MATATELINGA, Sidempuan: Demi menyuksesan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah di Sumut tak terkecuali Kota Padangsidimpuan. Ironisnya, saat kedatangannya di Kota Salak, para wakil rakyat ini dikejutan adanya pemotongan anggaran untuk KPUD Kota Padangsidimpuan senilai Rp3,5 miliar.Terkuaknya adanya pemotongan tersebut terjadi saat rapat kunker Komisi A DPRD Sumut, Pemko Padangsidimpuan, KPUD Kota Padangsdimpuan, dan Polres Kota Padangsidimpuan di aula Pemko Padangsidimpuan, Kamis (8/2/2018). Dimana, saat melakukan pemaparan, Ketua KPUD Kota Padangsidimpuan, Arbanur Rasyid menceritakan, dalam pelaksanaan Pilkada 2018, Kota Padangsidimpuan akan melakukan 2 kegiatan pilkada yakni pemilihan Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumut. Ironisnya, anggaran untuk menyukseskan kegiatan tersebut malah dipotong senilai Rp3,5 miliar. Yang mana, seharusnya pihaknya menerima anggaran senilai Rp13 miliar."Ada pemotongan anggaran senilai Rp3,5 miliar. Karena itu, kami pun kemudian melakukan kordinasi dengan KPU Sumut terkait pemotongan tersebut," keluhnya sembari mengatakan tidak mengetahui bagian-bagian mana saja yang dipotong.Dengan minimnya anggaran tersebut, Arbanur mengatakan, pihaknya hanya bisa bekerja sampai anggaran tersebut habis meskipun pelaksanaan pilkada belum selesai. "Kami hanya bisa bekerja sampai sebatas angaran itu saja," pungkasnya.Pernyataan Arbanur tersebut, mendapat tanggapan dari para wakil rakyat tersebut. Dimana, Ketua Komisi A DPRD Sumut, H M Nezar Djoeli mengaku miris melihat hal tersebut. Pasalnya, KPU merupakan rohnya partai politik."Miris kita melihatnya. Sebab, KPU itu merupakan rohnya partai politik. Tapi kenapa hal ini terjadi di Sidimpuan," ungkapnya.Alhasil, dia pun menanyakan apa penyebab pemotongan tersebut kepada Pemko Padangsidimpuan. "Apa penyebab pemotongannya. Karna setahu kami, DPR itu fleksibel," tanyanya.Mendengar pernyataan tersebut, Sekdako Padangsidimpuan, Zulfeddi Simamora mengatakan, kalau pemotongan tersebut bukanlah dari Pemko Padangsidimpuan melainkan dipembahasan R-APBD di DPRD Kota Padangsidimpuan yang terjadi pengurangan lantaran minimnya anggaran di Kota Padangsidimpuan. "Bukan kita yang melakukan pemotongan. Namun, saat pembahasan R-APBD di DPRD yang terjadi pengurangan lantaran minim anggaran," ucapnya singkat.Melihat situasi tersebut, Kabag Penyelenggara Otda Biro Otda dan Kerjasama Pemprovsu, H Jhony pun memberikan saran. Dimana, dia mengusulkan supaya KPUD Kota Padangsidimpuan secara resmi membuat surat untuk mengusulkan terkait kekurangan anggaran ke provinsi yang nantinya akan diteruskan ke Mendagri supaya ditampung di provinsi."Kita usulkan supaya KPU secara resmi menyurati provinsi terkait kekurangan anggaran tersebut yang nantinya akan diteruskan ke Mendagri supaya di tampung provinsi," usul Jhony.Usulan Jhony pun diterima Komisi A DPRD Sumut. Mereka juga mengusulkan dalam surat tersebut tertuang supaya anggaran nantinya akan didahulukan."Tapi sebelum membuat itu, kordinasi dahulu sama kabag hukum supaya tidak terjadi temuan di kemudian hari," ungkap Nezar.Sekedar informasi, dalam kunker tersebut 6 anggota Komisi A DPRD Sumut yakni, Ketua Komisi A DPRD Sumut, H M Nezar Djoeli, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, Brilian Moktar, Poaradda Nababan, Rony Reynaldo Situmorang, dan Ikrimah Hamidi. (mtc/ind)