MATATELINGA, Medan: Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Sumatera Utara (Plt.Sekdaprovsu) Ibnu S Hutomo menyambut baik dan mendukung rencana pembekalan para calon Kepala Daerah (KDh) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Karena, pelaksanaan pembekalan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas kerja kepala daerah terpilih saat bertugas nanti. Hal itu disampaikan ketika menerima kunjungan KPK RI di ruang kerjanya, Jumat (9/3/2018). Kunjungan KPK tersebut bertujuan untuk mendiskusikan rencana KPK yang akan melakukan pembekalan kepada seluruh calon kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota se-Sumatera Utara (Sumut). "Pembekalan ini sangat penting pastinya, supaya calon-calon kepala daerah memperoleh gambaran seperti apa saat bertugas nanti. Selain itu, pembekalan juga bermanfaat bagi calon kepala daerah untuk antisipasi tidak terjebak pada praktik-praktik politik kotor," ujarnya. Sementara itu, Kepala Satgas Politik KPK Guntur Kusmeiyano menyampaikan dalam diskusi tersebut bahwa pembekalan calon kepala daerah rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 mendatang. Teknis pelaksanaanya akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut. "Untuk mempersiapkan itu, kami ingin kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sebagai tuan rumah," ujar Guntur. Dijelaskannya, pembekalan akan berlangsung dengan pemberian materi secara gamblang dan jelas tentang batasan-batasan jika nanti terpilih jadi kepala daerah. Sehingga calon kepala daerah tidak terjebak pada praktik-praktik korupsi yang paling sering terjadi oleh kepala daerah, seperti penyuapan, masalah perizinan, dan masalah pengadaan barang dan jasa. "Pembekalan ini adalah salah satu usaha kita dari KPK untuk menegaskan bahwa KPK tidak hanya hadir di hilir, yakni penindakan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tetapi kita juga hadir di hulu dengan memberikan sosialisasi terkait korupsi," pungkasnya. Menurut Guntur, pembekalan juga akan memaparkan inovasi-inovasi tentang pemerintahan agar bisa diterapkan di tempat bertugas. Tidak hanya materi dari KPK, rencananya akan ada narasumber lain yang hadir dari Kementerian Dalam Negeri RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI. Selain perwakilan KPK, turut hadir dalam diskusi tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provsu sekaligus Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi KPK Sumut Drs H Mhd Fitriyus SH dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Suriadi Bahar. (Mtc/rel)