MATATELINGA, Medan: Masing-masing perwakilan instansi terkait yang hadir memaparkan beberapa hal yang menjadi persolan dalam Rapat Koordinasi Daftar Terpilih Terintegrasi yang digelar KPU Sumut, Senin (2/4/2018), di Aula Lt. 2 KPU Sumut.Setelah dibuka oleh Komisioner KPU Sumut Yulhasni, SS, perwakilan Dinas Dukcapil Pemprovsu Riris Sijabat meminta agar data pemilih dan TNI-Polri yang pensiun saat pencoblosan bisa mereka peroleh secepatnya."Karena jadwal tahapan perbaikan DPS tanggal 27 April 2017, kami harapkan data pemilih kami peroleh sore ini, begitu juga dengan data TNI-POLRI yang pensiun juga diharapkan segera dikirimkan kepada kami.Selanjutnya, Riris juga mengharapkan Kemenkum dan HAM memberikan izin melakukan pendataan warga binaan di Lapas/Rutan."Kami Disdukcatpil akan melakukan pendataan, apabila diberikan izin oleh Kemenkum dan HAM,".Setelah paparan dari Disdukcatpil, perwakilan Kemenkumham menjelaskan tentang kondisi warga binaan di Lapas se-Sumut."permasalahan di Lapas tidak semuanya warga Sumatera Utara, dan bulan ini sekitar 1000 orang akan keluar dari Lapas di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu agar diberikan hak khusus untuk memilih,". Terang Hilmar.Selanjutnya Hilmar meminta agar KPU Sumut memberikan sosialisasi tentang Pilgubsu kepada Warga Binaan."Terkait permintaan data warga binaan, lengkap datanya pada kami, kami akan memberikan data warga binaan,". Tegasnya.Kemudian, soal anggota TNI-POLRI yang sedang melakukan Pendidikan di Lembaga Pendidikan, Letkol Inf Fery menyampaikan solusi, lebih baik pihak KPU Sumut mempertanyakannya langsung ke Mabes TNI-POLRI untuk menyatukan persepsi.Kemudian, menanggapi masalah hak pilih bagi warga yang mengalami gangguan jiwa, perwakilan Dinas Kesehatan Jamal menjawab, pihak nya akan memberikan Surat Resmi dari Dokter atau Dinas Kesehatan terkait, keterangan tentang kondisi kejiwaan pasien.Sementara itu, lebih lanjut perwakilan Poldasu AKBP Titus Sianturi, menyarankan dan menjelaskan langkah yang dapat diambil menyikapi masalah anggota Polri yang pensiun, perlakuan bagi warga binaan saat pencoblosan, dan soal warga yang sedang mengikuti pendidikan Polri di Lemdik."Masalah POLRI yg sudah pensiun per tanggal 27 Juni 2018, bisa memberikan hak pilihnya,"."Kemudian masalah pemilih yang sakit dan yang menemani pasien agar diberikan hak pilihnya"."Untuk Warga Binaan di Lapas, banyak yang tidak memiliki E-KTP atau Suket, agar di buatkan TPS Khusus jangan dikeluarkan dari Lapas,".-. Untuk masalah Anggota TNI-POLRI yang sudah berpakaian dinas namun masih di Lemdik, untuk lebih bagusnya agar KPU Sumut menyurati Mebes TNI-POLRI untuk mendapat jawaban yang lebih tepat.Menyikapi masalah pemilih yang terkena musibah khususnya pengungsi akibat bencana Gunung Sinabung, perwakilan KPU Kabupaten Karo sudah memiliki langkah sendiri."Bencana alam erupsi gunung Sibabung di mulai tahun 2010 sampai sekarang, ada 15 Desa yang terkena zona merah tetapi masih ada desanya. Oleh sebab itu mereka masih masuk dalam Daftar Pemilih,"."Untuk mensiasati nya, KPU akan membangun TPS di posko. Berdasarkan payung hukum yang ada, yang kami jalankan adalah bagi yang sedang mengungsi datanya akan di mutahirkan di lokasi pengungsian, KTP tempat asal dan tempat pengungsian tsb masih bisa di bangun TPS,"."Kita akan membangun banyak TPS di posko mereka, caranya dengan membagi warga di TPS yang ditentukan, sekitar 70 pemilih untuk 1 TPS,"."Lokasi yg di usulkan untuk dijadikan TPS telah di tetapkan sekaligus DPS nya oleh KPU Kab Karo,". (Mtc/Robby)