MATATELINGA, Binjai: Walikota Binjai, HM Idaham, yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai, M Mahfullah P Daulay, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai tahun anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Binjai, Senin (9/7/2018).Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Agus Supriantono, dihadiri Kapolres Binjai diwakili oleh Kasat Binmas, AKP Eva sinuhaji, Perwakilan Dari Dandim 0203/Langkat, seluruh pimpinan OPD serta para Camat dan Lurah se Kota Binjai.Dikesempatan itu, Sekda menyampaikan jumlah APBD tahun 2017 sebesar Rp 9,6 miliar dan realisasi pendapatan daerah Rp 8,7 miliar.Usai mendengarkan nota keuangan yang dibacakan oleh Sekda, masing-masing fraksi DPRD Binjai memberikan tanggapannya melalui pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh juru bicaranya masing-masing.Secara keseluruhan fraksi-fraksi DPRD Binjai mengharapkan kepada Pemko Binjai agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi-potensi penghasil PAD melalui terobosan-terobosan baru.Salah satunya Dari Fraksi Partai Golkar yang di sampaiakan, Hj Norasiah, mengharapkan perhatian Pemko Binjai untuk meningkatkan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan meningkatkan realisasi PAD yang masih rendah serta hasil audit dari BPK menetapkan opini WTP. namun hal tersebut bukan hanya menjadi dasar Belum maksimalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kinerja RSUD Dr Djoelham Binjai.Menanggapi hal tersebut, Sekda mengucapkan terimakasih atas masukan yang diberikan guna meningkatkan kinerja Pemko Binjai ke depan, dan keberhasilan yang telah diraih saat ini merupakan keberhasilan bersama, sinergitas antara Pemko, DPRD, dan partisipasi masyarakat. Ditegaskan Sekda bahwa Pemko Binjai terus berbenah memperbaiki tata kelola kota, dirinya berjanji akan meningkatkan pelayanan BLUD di RSUD Dr Djoelham Binjai, mengoptimalkan PAD, serta optimalisasi TP4D seluruhnya telah dilibatkan, saat ini sedang berjalan. Setelah masing-masing fraksi memberikan pandangan umumnya, dan telah ditanggapi oleh Sekda, akhirnya Rapat Paripurna ditunda sampai surat undangan resmi menyusul.