MATATELINGA, Medan : Hasil analisis Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDAR) terhadap kasus-kasus korupsi yang muncul ke publik, ditemukan fakta bahwa korupsi terbanyak terjadi pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, sehingga kasus korupsi dari sektor belanja pemerintah ini merupakan kasus yang paling mendominasi keseluruhan permasalahan korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Koordinator Eksekutif SAHDAR, Ibrahim mengungkapkan bila diurut dan dipresentasikan, dominasi kasus tersebut menempatkan PBJ pada posisi pertama dengan persentase sebesar 61% (102 Kasus), sedangkan pada posisi kedua dengan persentase sebesar 21% (35 kasus) kasus korupsi anggaran daerah, selanjutnya pada posisi ketiga dengan persentase sebesar 11% (18 kasus) kasus korupsi pada sektor pendapatan negara/daerah seperti pajak, izin dan retribusi, dan terakhir pada posisi keempat dengan persentase sebesar 8% ( 13 kasus) ditempati oleh kasus korupsi suap dan pungutan liar. Sebagai permasalah korupsi terbesar di Sumatera Utara, jelas dia, 80% kasus dari keseluruhan korupsi PBJ terjadi di sektor vital pendukung tercapainya pembangunan manusia, yakni sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dimana dari 80% kasus tersebut menempatkan sektor infrastruktur di posisi pertama dengan persentase sebesar 47%, diikuti sektor kesehatan sebesar 23% dan sektor pendidikan sebesar 20%, sisanya secara merata terjadi di sektor lain seperti, perdagangan, kebersihan, kelautan, perikanan. Korupsi di sektor infrastruktur (47%) yang menjadi kasus korupsi PBJ terbesar faktanya berasal dari korupsi pembangunan gedung sebesar 54% (20 Kasus), pembangunan jalan 24% (9 kasus) sisanya masing-masing sebesar 3% terjadi pada pembangunan dermaga, irigasi, dan jembatan. Bila dilakukan penjabaran lebih lanjut perihal korupsi pembangunan fisik berupa gedung ternyata paling banyak terjadi pada pembangunan kantor pemerintah dengan persentase kasus sebesar 32 % dikuti pembangunan rumah sekolah dan perguruan tinggi sebesar 27%, pembangunan rumah sakit sebesar 14 %. dan selanjutnya secara merata sebesar 5-9% terjadi di pembangunan pasar, rumah ibadah, perumahan rakyat, dan terminal. "Jumlah kerugian negara atau daerah yang di derita akibat terjadinya korupsi di sektor PBJ selama kurun waktu 2013 sampai 2017 juga cukup fantastis, sebesar Rp 275.241.624.802," katanya saat menyampaikan Catatan Korupsi pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat SAHDAR, Jalan Bilal Ujung Medan, Rabu (19/9/2018).Pola korupsi PBJ yang ditemukan selama kurun waktu lima tahun terakhir, jelas dia, faktanya masih sama dengan modus yang umum terjadi di semua tempat di Indonesia. Sehingga dapat dipastikan belum ada cara "baru" untuk merampok uang negara melalui sektor PBJ. (mtc/amel)