MATATELINGA, Medan: Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam di Sumatera Utara berunjuk rasa ke DPRD Sumut, Rabu (26/9/2018). Massa yang terhimpun dalam Badko HMI Sumut ini mendesak Kapolri mencopot oknum polisi yang bertindak represif pada saat menghadapi pendemo dari mahasiswa, Kamis (20/9) lalu."Kami ingin polisi tidak panik mennghadapi para pendemo," ujar Ketua Umum Badko HMI Sumut Alwi Hasbi Silalahi saat berorasi. Hasbi dan kader HMI lainnya mengkritisi, bagaimana aksi represif yang dilakukan kepolisian di depan DPRD Sumut, pada Kamis lalu. Bagaimana massa mahasiswa dari beberapa elemen, dikriminalisasi oleh kepolisian. Saat itu ada dua kelompok massa yang berunjuk rasa. Salah satunya dari masyarakat. Hasbi mempertanyakan, kenapa massa dari elemen mahasiswa yang menjadi bulan-bulanan polisi. Sedangkan massa dari kubu lainnya tidak ditindak. "Banyak saksi mata yang menyaksikan. Yang melempar botol saat anggota DPRD berbicara di atas mobil komando adalah massa dari luar mahasiswa. Tapi kenapa kami yang dihajar. Ini ada apa," ujarnya. Badko HMI Sumut juga menegaskan kalau mereka tidak pernah mendukung salah satu paslin capres dan cawapres pada Pilpres 2019. Klarifikasi itu muncul, menyusul beredarnya spanduk dukungan Badko HMI Sumut kepada salah satu Peslon. "Kami tegaskan, itu tidak benar. HMI tidak mendukung siapapun. Kami tetap independen," tandas Hasbi.Pantauan di depan DPRD Sumut, ratusan polisi mengawal aksi ini dengan siaga penuh. Gedung DPRD Sumut dikepung kawat berduri. Dalam areal gedung wakil rakyat, sudah terparkir kendaraan taktis milik Polri. Ada watercannon dan mobil penerangan. Di dalam arela parkiran belakang, perisai-perisai milik tim huru-hara juga sudah disiagakan. Saat masuk ke dalam gedung dewan, juga dipenuhi anggota polisi berseragam lengkap. Di lapangan juga terlihat beberapa pejabat di jajaran Polda Sumut dan Polrestabes Medan. Mulai dari Kapolrestabes Medan, para kasat hingga beberapa Kapolsek tampak juga berjaga di lokasi. Sebelum ke DPRD Sumut massa berorasi di Bundaran Jalan Gatot Subroto. Mereka menuntut pemerintah menstabilkan kurs rupiah yang masih fluktuatif terhadap dollar. Soal impor beras juga menjadi fokus kritik mereka. (mtc/fae)