MATATELINGA, Medan: Fraksi Gerindra DPRD Medan tuding Pemko Medan gagal soal penggunaan anggaran skala prioritas memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemko dinilai tidak memiliki indikator yang jelas dan nyata untuk penyusunan perencanaan pembangunan kota Medan ke depan.Penilaian itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan melalui pendapat fraksinya saat laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan terhadap pelaksanaan APBD Pemko Medan TA 2017 yang disampaikan saat rapat paripurna dewan, Senin (1/10/2018). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli didampingi Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Ir Akhyar Nasution, pimpinan SKPD dan Camat. Menurut Surianto (foto), akibat lemahnya penggunaan anggaran skala prioritas mengakibatkan Sisa Laporan Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD TA 2017 sebesar Rp 43,70 Miliar lebih. Sehingga banyak pembangunanan di kota Medan yang terbengkalai. Terkait hal itu, Fraksi Partai Gerindra sangat menyayangkan serapan anggaran Tahun 2017 yang masih sangat minim di seluruh SKPD. Hal tersebut diharapkan menjadi catatan penting dalam penyusunan rencana kerja ke depan agar lebih terukur dan terencana sehingga tidak terjadi revisi maupun pergeseran kegiatan. Bahkan, Fraksi Gerindra mendesak Pemko Medan supaya lebih meningkatkan kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Apalagi masalah infrastruktur perbaikan jalan dan drainase supaya tepat sasaran.Disebutkan lagi, Fraksi Gerindra sangat menyayangkan Pemko Medan tidak fokus dan maksimal terhadap perencanaan penggunaan anggaran dalam hal infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Bahkan, Pemko Medan dinilai belum mampu membuat rencana induk master plan dalam pembangunan infrastruktur kota Medan secara utuh, rinci dan jelas. Selain itu, kepada Dinas Kesehatan, Fraksi Gerindra mendorong supaya lebih serius menangani pelayanan kesehatan warga Medan. Apalagi masalah kasus gizi buruk supaya diprioritaskan. Menurut data yang diterima F Gerindra ada 82 kasus gizi buruk hingga Juni lalu. Maka untuk mengatasi masalah dimaksud, pelayanan Puskesmas serta penggunaan BPJS supaya ditingkatkan.Sedangkan untuk Dinas Perhubungan Kota Medan perlu melakukan revitalisasi terhadap terminal liar yang ada di kota Medan. (mtc)