Matatelinga - Medan, Data akurat menurut Wagubsu H T Erry Nuradi, MSi sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya program penanggulangan kemiskinan oleh Kementerian Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra). Data-data kemiskinan hingga ke desa-desa secara akurat dan faktual bisa diperoleh dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah.
"Tidak bisa hanya dilihat secara umum, karena kebutuhan masing-masing daerah berbeda sesuai dengan jumlah penduduknya," kata Wagubsu, Kamis (6/3) di kantor Gubsu saat menerima audiensi Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkokesra Hadi Santoso bersama Aliansi Strategis Melawan Pemiskinan Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA).
Selain itu lanjut Wagubsu yang didampingi Kepala Bappeda Provsu Ir Riadil Akhir Lubis, Plt Kepala Bappemas Provsu H Harahap, mewakili Kadis Sosial Erwin Hasibuan, dan perwakilan Kadis Kominfo, program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijalankan di seluruh daerah harus dibarengi evaluasi sehingga program benar-benar tepat sasaran.
Pada kesempatan itu Wagubsu juga mengingatkan kepada instansi terkait dengan masalah pengentasan kemiskinan ini khususnya kepada SKPD di provinsi Sumatera Utara tidak hanya menjalankan program-program dari pusat, tetapi juga harus mempunyai program lain yang diperlukan daerahnya.
"Pemerintah daerahlah yang mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya," ujar Wagubsu seraya mengatakan Pemprovsu sangat mendukung program-program yang akan dilaksanakan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkokesra.
Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkokesra Hadi Santoso mengatakan, mereka mempunyai program-program untuk membantu tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD).
Misalnya menempatkan personil yang berkoordinasi dengan LSM di daerah untuk melakukan pendataan, juga pendampingan hal-hal yang bersifat regulasi untuk penanggulangan masalah kemiskinan di tiap daerah. "Dengan silaturrahmi ini kami mohon dukungan Pak Wagubsu sebagai Ketua TKPKD Provinsi Sumut," ujarnya.
Selama ini kata Hadi untuk masalah Indeks Kesejahteraan Rakyat pihaknya sudah menjalankan di tingkat kabupaten/kota. Dan pihaknya ingin meningkatkan di tingkat provinsi. "Pihaknya akan mendorong agar Sumut sebagai piloting Indeks Kesejahteraan Rakyat di indonesia," ujar Hadi yang hadir bersama Koordinator Program Aliansi Strategis Melawan Pemiskinan Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) Fakhrul, Kordinator Daerah SAPA Sumut Kominta Sari dan Direktur Bitra Wahyudi.
(Adm)