MATATELINGA, Medan: Lima anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi tersangka kasus dugaan perjalanan dinas fiktif mangkir dari panggilan Polda Sumatera Utara. Seyogyanya pada Kamis (29/11) hari ini, mereka akan diperiksa sebagai tersangka."Kelimanya minta diundur sampai akhir tahun," kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Kamis sore.Nainggolan menjelaskan alasan mereka, karena kelimannya menyatakan saat ini DPRD banyak menggelar sidang paripurna dan agenda lainnya. Sehingga mereka harus menghadiri agenda tersebut. Meski tidak hadir polisi memastikan akan melanjutkan penyidikan kepada kelima tersangka. Pemanggilan kepada mereka akan dilakukan kembali." Kita harus tetap berpedoman pada kepentingan penyidikan. Bukan kepentingan orang per orang," ungkapnya.Kelima tersangka masing-masing AR, SG, HN, JS dan JLS. Para wakil rakyat itu ditetapkan tersangka atas tuduhan merugikan keuangan negara sebesar Rp655.924.350 dalam hal mark up dan laporan fiktif perjalanan dinas.Kasus itu terkait dugaan perjalanan keluar daerah Tahun Anggaran 2016, 2017 dalam agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis.Modus kelima tersangka adalah dengan menggunakan bukti pembayaran yang sudah digelembungkan dananya.Mereka ditetapkan menjadi tersangka setelah penyidik memeriksa 49 orang saksi. Mulai dari PNS hingha manajemen sejumlah hotel di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta, Bandung dan Manado.Penyidik juga sudah mengumpulkan barang bukti berupa surat perintah perjalanan dinas, tanda terima uang, bill hotel dan buku registrasi. Kelima tersangka dipersangkakan dengan pasal 2 ayat 1 subsider paal 3 UU RI Nomor 31 Tahum 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(mtc/fae)