MATATELINGA, Medan : Hingga kini, ternyata cukup banyak warga Sumatera Utara (Sumut), yang menyatakan pemberian uang di luar ketentuan ketika berhubungan dengan instansi pemerintah, baik untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih adalah wajar. Dari sekitar 380 responden, 30% menyatakan pemberian uang di luar ketentuan tersebut wajar.Hal ini dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam kegiatan di wilayah Sumatera Utara yang bertajuk "Potret Antikorupsi Sumatera Utara: Hasil Survei Opini Publik dan Survei Pelaku Usaha di Sektor Infrastruktur, Perizinan, dan Kepabeanan" di Garuda Plaza Medan, Rabu (6/2/2019).Peneliti LSI, Akhmad Khoirul Umam, menjelaskan mayoritas warga Sumut menilai sebagai hal yang tidak wajar, pemberian uang di luar ketentuan sebanyak 62%. Dan dalam dua tahun terakhir, angka ini stagnan."Sedangkan yang menyatakan wajar masih besar sekitar 30%. Toleransi warga Sumut terhadap pemberian uang yang relatif sama dengan publik di tingkat nasional," ucapnya.Pada umumnya, sambung Khoirul, masyarakat Sumut mengaku tidak pernah menyaksikan korupsi atau suap, demikian pula orang yang mereka kenal secara pribadi (72%). Hanya sekitar 5% pernah menyaksikan dan 7% pernah diceritakan oleh orang yang menyaksikan korupsi. "Akan tetapi, sebetulnya warga cukup berpengalaman berhubungan dengan pegawai pemerintah dalam berbagai layanan publik dan dalam berhubungan tersebut juga terlibat pungli dan gratifikasi dengan derajat yang bervariasi. Hal ini kembali menunjukkan bahwa korupsi masih dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di pusat, melibatkan kasus-kasus besar saja. Sementara suap atau gratifikasi yang dialami warga dalam hubungan dengan pegawai pemerintah dianggap bukan korupsi," jelasnya.Dijelaskannya dalam setahun terakhir, warga paling banyak berurusan dengan petugas pemerintah untuk mengurus kelengkapan administrasi publik (KTP, KK, Akta Kelahiran), memperoleh layanan kesehatan, berurusan dengan pihak sekolah negeri, dan berurusan dengan polisi. Dalam berurusan dengan pemerintah, probabilitas diminta uang/hadiah di luar biaya resmi paling besar ketika berurusan dengan polisi, kemudian ketika mencari kerja di lembaga pemerintah, dan ketika mengurus kelengkapan administrasi. Sementara probabilitas warga secara proaktif memberi suap tanpa diminta paling banyak ketika mencari kerja di lembaga pemerintah, mengurus kelengkapan administrasi, dan berurusan dengan polisi. "Baik karena diminta maupun tidak, lebih banyak warga yang memberi uang karena alasan kecepatan pelayanan. Namun, ketika memberi tanpa diminta, cukup banyak pula yang beralasan untuk memberi sedekah kepada petugas dan karena sudah terbiasa," tukasnya. (mtc/amel)