MATATELINGA, Medan; Sekretaris DPW Partai Hanura Sumut, Edison Sianturi mengapresiasi dan mendukung tindakan tegas pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), dalam hal ini Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH, yang sudah membantu penuh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam melakukan penertiban "Hutan Reklame" atau pembongkaran papan reklame bermasalah di Kota Medan."Kita sangat apresiasi tindakan Polda Sumut yang membantu Pemko Medan, terkait penertiban "Hutan Reklame". Bahkan, DPW Partai Hanura Sumut juga sangat mendukung adanya pernyataan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Agus Andrianto, yang akan mengungkap persoalan kasus "bocornya" Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari dana retribusi reklame," kata Edison Sianturi, saat ditemui wartawan di Kantor DPW Partai Hanura Sumut Jalan Sei Besitang, Sabtu (9/2/2019).Edison Sianturi mengungkapkan, adanya pernyataan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Agus Andrianto, setelah membantu pihak Pemko Medan dalam melakukan penertiban "Hutan Reklame" di Kota Medan, juga akan membongkar terjadi dugaan penggelapan pajak reklame di Kota Medan, hingga mencapai miliaran rupiah, yang melibatkan sejumlah perusahaan advertising. "Untuk itu, kita juga meminta agar kasus pendapatan dari retribusi papan reklame ini diusut tuntas," pungkasnya."Kita tidak tahu siapa yang bermain di balik ini, tapi mengingat begitu banyaknya kerugian negara, maka diminta kepada aparat hukum dalam hal ini Polda Sumut, agar mengusutnya secara tuntas dengan melakukan penyidikan, tindak siapa saja yang terlibat tanpa terkecuali," tegas Edison Sianturi, yang juga calon legislatif dari Partai Hanura untuk DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Medan A.Di sisi lain, Edison Sianturi menegaskan, pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan, dan ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi reklame disebutkan, retribusi reklame merupakan salahsatu bagian dari PAD Kota Medan. Bahkan, dalam Perda itu juga dijelaskan mengenai daerah atau kawasan mana yang boleh dan tak boleh dipasangi reklame.Namun kenyataannya, semua itu sudah dilanggar, sehingga Polda Sumut mendukung penuh Pemko Medan dalam melakukan penertiban, sehingga saat ini Pemko Medan telah berhasil membongkar sebanyak 2.014 papan reklame bermasalah dengan berbagai ukuran di seluruh wilayah Kota Medan. "Penertiban yang dilakukan dalam penegakan Perda No.11/2011 tentang Pajak Reklame, dan sekaligus penataan kota yang mendapat dukungan penuh Polri dan TNI, berhasil dan memberikan dampak sangat positif," kata Edison Sianturi, seraya meminta Polda Sumut mengungkap kerugian negara dari pajak reklame yang mencapai miliaran rupiah tersebut.Ketika ditanya tentang perusahaan advertising, disebutkannya, bukan rahasia lagi, ada dua perusahaan yang terbesar terkait papan reklame tersebut, masing-masing PT SI dan PT M, dimana sebelumnya pimpinan kedua perusahaan tersebut, sudah pernah dipanggil oleh pihak Kejati Sumut, karena kedua perusahaan itu dianggap menunggak pajak reklame, hingga berkisar Rp 9 miliar.Terkait hal tersebut, kata Edison Sianturi, DPW Partai Hanura Sumut sangat mendukung Polda Sumut, dalam hal ini Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Agus Andrianto, untuk segera mengungkap tuntas kasus-kasus dugaan penggelapan retribusi papan reklame di Kota Medan. (mtc/rel)