MATATELINGA, Medan: Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemerintah berencana mengurangi luas lahan perusahaan yang mengantongi izin Hak Pengusahaan Hutan atau HPH di kawasan Danau Toba. Luhut menyebutkan salah satu perusahaan yang menjadi sasaran adalah PT Toba Pulp Lestari.Pernyataan itu disampaikan Luhut merespon seorang pengusaha yang menyoal sulitnya mendapatkan perizinan HPH saat menjadi pembicara alam acara dialog bertema Ekonomi Sekarang dan yang akan Datang yang digelar Forum Pengusaha Sumut, di Medan, Senin (18/2). Selain menyoal sulitnya mendapatkan HPH, pengusaha yang menyebut namanya Yusuf Abdul Gani, ini juga memerotes banyaknya perusahaan perkebunan di Langkat yang telah mengalihfungsikan hutan menjadi lahan sawit.Namun, alih-alih mengakomodir persoalan yang disampaikan Yusuf, Luhut malah mengkritisi aktivitas alihfungsi hutan."Tulis surat ke Pokja 4, nanti kita akan lihat. Saya soal HPH ini agak alergi sekarang. Nebang-nebang pohon sudah cukuplah itu, kita sudah moratorium pemotongan hutan. Kita tidak mau lagi ada pembukaan lahan kelapa sawit karena tidak bagus," paparnya.Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo selama pemerintahannya sudah menyetop aktivitas penebangan atau alihfungsi hutan. Masalah ini pun dia lebarkan kepada pelestarian air Danau Toba dan kawasan hutan di sekitarnya.Dia melebarkan persoalan ini untuk sekaligus merespon pernyataan dua peserta forum yang menagih kebijakan tegas pemerintah terkait dengan limbah Danau Toba dan pelestarian hutan di kawasan danau tersebut.Dia katakan, pemerintah tengah mendorong pembuatan keramba yang menggunakan teknologi sehingga tidak menimbulkan limbah di Danau Toba. Menurutnya, limbah Danau Toba sudah dua setengah kali lipat dari daya tampung sehingga sekarang airnya sudah tidak bagus."Kami sangat peduli, tetapi tidak mudah begitu saja karena mereka (perusahaan) mendapat izin. Ini juga perlu kita verifikasi lagi karena ujung-ujungnya nanti ke pengadilan," katanya.Kemenko Maritim mengatakan ini merupakan masalah bersama dan Presiden Jokowi sendiri sudah memerintahkan untuk membangun Danau Toba menjadi tujuan wisata turis sekelas Bali."Sehingga kita akan mengurangi secara bertahap HPH yang dimiliki perusahaan, seperti Toba Pulp," tegas Luhut.(mtc)