Matatelinga - Medan, Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengingatkan Pemkab dan Pemko termasuk pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprovsu berhati-hati dalam penganggaran terkait Pemilu 2014.
"Harap berhati-hati dan cermat, jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran APBD dengan kegiatan yang sudah dibiayai APBN, khususnya terkait anggaran perlindungan masyarakat (linmas)," ujar Gubsu dalam sambutan dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Jumat (14/3/2014,
Berbicara pada Pelatihan Pengamanan Pemilu bagi Personil Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten dan Kota Se- Sumut di Balai Pengembangan PAUDNI Medan, Gubsu berharap nantinya tidak muncul permasalahan hukum terkait anggaran linmas ini.
Tampil narasumber pada pelatihan ini antara lain Dekan Fakultas Psikologi USU Prof DR Hj Irmawati Psikologi, unsur KPU, Bawaslu dan Polda Sumut yang juga diisi simulasi pengamanan TPS.
Lebih lanjut Gubsu juga menegaskan personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ditempatkan untuk mengamankan proses pemungutan suara di TPS-TPS pada 9 April 2014 harus benar-benar netral dan tidak memihak pada partai politik tertentu.
Gubsu menjelaskan, meskipun KPU melalui petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan dan desa yang mengangkat personel linmas, namun tidak tertutup kemungkinan meminta bantuan dari aparat pemerintah daerah.
Dikatakan, tugas linmas nantinya hanya satu hari pada pencoblosan di pintu masuk dan pintu keluar untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS). Artinya, pada satu TPS di antara 7 petugas terdapat dua linmas.
Namun Gubsu mengingatkan untuk penganggaran honor linmas berasal dari pemerintah pusat yang nanti akan dikucurkan bersamaan dengan anggaran pembangunan TPS yang masuk dalam tanggung jawab KPU selaku penyelenggara pemilu.
"Ini jangan tumpang tindih. Khusus untuk honor petugas linmas yang di dalam TPS sudah disiapkan melalui APBN. Dalam hal ini kabupaten dan kota dapat menyiapkan anggaran petugas linmas yang jika diperlukan bertugas di luar TPS," ujarnya.
Sementara itu Prof Irmawati Psikologi mengemukakan dalam pengamanan pemilu tahun 2014 ini Personil Satlinmas sebagai perpanjangan tangan membantu pihak POLRI strategis mewujudkan pemilu aman dan tertib.
Untuk itu seluruh Anggota Satlinmas agar menjaga citra dan wibawa Pemerintah Daerah sebagai tanggung jawab utama Linmas. Ini merupakan beban yang sangat berat dalam pelaksanaannya.
"Hal tersebut hanya dapat terwujud bila petugas Satlinmas melakukannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam menghadapi Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada bulan April 2014 ini," ujarnya.
Dua mengharapkan kepada Satuan Linmas untuk mengawal terlaksananya Pehelatan Akbar tersebut dengan baik dan Linmas dapat lebih waspada terhadap eskalasi gangguan keamanan yang makin meningkat.
Jadi lanjutnya Satlinmas perlu melakukan pengamanan dan deteksi dini di lingkungan dan menghindari terjadinya gangguan keamanan dalam masyarakat.
(Mt-01)