MATATELINGA, Medan: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara mencatat sejauh ini ada lima laporan pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kampanye Pemilu 2019 di Sumut. Kelimanya berasal dari sejumlah daerah di Sumut."Laporan yang kami terima selama masa Pemilu 2019 ini ada lima laporan terkait netralitas ASN di Sumut," kata Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rahmawaty Rasahan, Minggu (10/3). Syafrida menjelaskan bahwa lima laporan tersebut mereka terima dari lima daerah seperti Padangsidimpuan, Kabupaten Samosir, Batubara, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). "Dua yang sudah kita proses yaitu Padangsidimpuan dan Kabupaten Samosir," jelasnya. "Sementara, untuk tiga laporan dari Batubara, Labura, dan Labusel masih dalam on proses," sambung Syafrida. Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut, Syafrida mengungkapkan bahwa pelanggaran yang mereka lakukan tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu 2019."Pelanggaran seperti dari media sosial, lalu para ASN itu hadir dalam kegiatan kampanye dan ikut dukung mendukung para calon peserta pemilu," tegas Syafrida. Sebelumnya, Bawaslu RI mencatat 165 laporan pelanggaran netralitas ASN di Indonesia selama kampanye Pemilu 2019. Angka tersebut didapat dari rekapitulasi laporan sepanjang masa kampanye sampai 1 Maret 2019.Dimana diantaranya adalah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan.Tiga provinsi dengan jumlah pelanggaran paling banyak adalah Jawa Tengah sebanyak 43 pelanggaran, Sulawesi Selatan 26 pelanggaran dan Sulawesi Tenggara 19 pelanggaran.(mtc/fae)