MATATELINGA, Medan: Ketua Komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah menyatakan, pihaknya tetap fokus memperjuangkan PBI BPJS untuk warga Kota Medan. "Karena sudah ada kuota penambahan 80 ribu warga, ini yang tetap kita perjuangkan. Terlepas dari siapa yang mengurus, kami dari Komisi II tetap akan meminta Pemko Medan segera mendistribusikan kartu PBI," kata Bahrumsyah di Gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Rabu (15/5/2019).Hal ini disampaikannya karena hingga saat ini Pemko Medan belum mendistribusikan 12 ribu kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sementara, anggaran untuk penambahan 80 ribu warga guna mendapat pelayanan kesehatan gratis ini sudah dianggarkan dalam APBD 2019.Politisi PAN ini mengakui, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan belum mendistribusikan 12 ribu kartu PBI BPJS. Salah satu penyebabnya, karena dinkes ingin Dinas Sosial terlebih dulu melakukan verifikasi berkas."Ya itu sah saja, jika ingin verifikasi berkas layak atau tidak menerima KIS. Tapi kami beranggapan, semua warga Medan layak menerima. Terutama mereka yang tidak mampu, termasuk warga yang dulunya menjadi peserta BPJS mandiri kemudian tak sanggup lagi membayar iuran. Berarti mereka itu kan tidak mampu, jadi layak mendapat bantuan kesehatan dari pemko dengan PBI BPJS,"kata legislator asal Medan Utara ini.Lanjutnya lagi, warga semakin resah lantaran adanya wacana Pemko Medan membatalkan distribusi kartu PBI BPJS.Dari segi aturan, menurut Bahrumsyah, kebijakan Pemko yang akan membatalkan distribusi kartu BPJS itu melanggar. Karena bukan saja Pemko dan DPRD mengesahkan anggarannya, tapi juga kartunya telah dicetak dan tinggal didistribusikan saja. "Artinya nama-nama warga penerima BPJS PBI sudah ada," sebutnya.Menindaklanjuti persoalan PBI BPJS, Komisi II akan kembali memanggil Dinas Kesehatan. "Senin ini sudah dijadwalkan, dinkes kita panggil untuk menanyakan lagi kendala pendistribusian PBI BPJS,"kata Bahrum. (mtc)