MATATELINGA, Medan: Barisan Mahasiswa Pemerhati (BMP) Kota Medan menggelar aksi demo ke DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis meminta Walikota Medan Dzulmi Eldin agar memanggil Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan yang diduga melakukan pembiaran terjadinya pungutan liar (pungli) terhadap pedagang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada acara Ramadhan Fair 2019 di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Maimun.Menurut Koordinator aksi BMP Kota Medan, Wildan Lubis dalam siaran persnya, Rabu (29/5/2019) dugaan pungli terungkap setelah BMP Kota Medan melakukan penelusuran serta wawancara dengan beberapa pedagang yang berjualan di Ramadhan Fair 2019."Sebelumnya, Walikota Medan menegaskan bahwa stan yang ada di Ramadhan Fair 2019 diberikan cuma-cuma atau gratis, tapi kenyataannya stan itu diperjualbelikan oleh oknum," ujar Wildan Lubis.Jika benar pungli ini dilakukan oleh oknum, lanjut Wildan berarti telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan itu melanggar hukum serta merugikan. Mahasiswa juga menduga ada praktik korupsi anggaran program pengelolaan keragaman budaya Ramadhan Fair 2019 pada Dinas Kebudayaan dengan anggaran senilai Rp 3.065.000.000."Belanja makanan dan minuman kegiatan biayanya senilai Rp 165 juta, belanja pakaian kerja lapangan Rp 100 juta dan penyelenggara kegiatan EO senilai Rp 2,8 miliar. Dengan anggaran sebesar itu harusnya semua pihak terutama masyarakat Kota Medan mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tidak terkesan mubazir. Namun kenyataan malah sebaliknya," tandas Wildan Lubis.Kemudian, lanjutnya biaya tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 5 ribu dan roda empat Rp 10 ribu. Ada baiknya urusan tarif parkir ini ditiadakan, karena mengingat anggaran biaya untuk program acara Ramadan Fair 2019 sungguh sangat luar biasa besar. "Kutipan parkir sebesar itu sudah apsti mengecewakan kami dan seluruh masyarakat Kota Medan, diduga atau terindikasi terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada acara tersebut," sambungnya.Adanya kejanggalan dan terindikasi terjadi pungli, BMP Kota Medan meminta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan dan penyelenggara kegiatan Ramadhan Fair 2019 diperiksa dan diminta untuk transparan dalam penggunaan anggaran."Tangkap dan periksa Kadis Kebudayaan Kota Medan dan penyelenggara atau EO pada kegiatan Ramadhan Fair 2019, karena diduga melakukan pungli terhadap para pedagang UMKM di Ramadan Fair," kata Wildan.Anggota DPRD Kota Medan Wong Chun Sen yang mengetahui adanya aksi demo langsung menghampiri dan menerima aspirasi mahasiswa di ruangan Humas DPRD Kota Medan."Kita dari DPRD Kota Medan akan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa, akan kita lakukan rapat dengar pendapat terkait informasi ini," terang Wong Chun Sen dari Fraksi PDI Perjuangan.Kadis Kebudayaan Kota Medan OK Zulfi ketika dihubungi lewat selularnya tidak ada jawaban. (Rel/Mtc)