MATATELINGA, Medan: Jasa notaris dalam sistem pinjam meminjam usaha cukup banyak yang tersangkut dalam kasus persekongkolan tender. Untuk itu harus peka terhadap persekongkolan tender ini.[adx]Karenanya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan sosialisasi terhadap notaris-notaris yang ada di Sumatera Utara (Sumut) mengenai nilai-nilai persaingan usaha serta keterkaitannya dengan kenotariatan di Hotel Santika Medan, Kamis (18/7/2019).Komisioner KPPU, Dinni Melanie menilai tentunya dengan melegalkan sistem pinjam perusahaan, notaris memiliki peran penting dalam pembuktian perkara-perkara di KPPU dalam kasus tender. Salah satu unsur pasal yang paling penting dibuktikan KPPU adalah unsur terkait dengan subjek hukum yaitu pelaku usahanya. [adx]"Pelaku usaha, dasar hukumnya adalah anggaran dasar, akta pendirian, kemudian akta perubahan. Dan itu kita peroleh dari akta notaris. Khususnya di Sumut ini banyak pengusaha tender yang melakukan persekongkolan, mereka itu menggunakan jasa notaris untuk melegalkan apa yang mereka lakukan," jelas dia.Pinjam meminjam perusahaan ini, lanjutnya tidak boleh secara Undang-undang (UU) No 5 tahun 1999 namun tetap dilakukan oleh para pengusaha untuk membuat akta notarisnya. "Sehingga hari ini, kita perlu adanya nota kesepahaman dengan notaris bahwa hal-hal seperti itu dilarang dalam UU," tuturnya.Kini, sambungnya, ada UU notaris terbaru tahun 2014 ada persyaratan untuk KPPU yang ingin memanggil notaris atau lembaga peradilan atau penegakan hukum harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Izin tersebut hanya bisa diberikan pada penyidik, penuntut hukum dan hakim. [adx]"Jadi, terkait perkara terakhir yang kita periksa permohonan PKPU ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris di wilayah Sumut karena mengatakan bahwa KPPU itu bukan termasuk salah satu kategori penyidik atau penuntut umum," kata dia.Karena itu, dalam sosialisasi ini KPPU akan menjelaskan bahwa UU No 5 tahun 1999 bahwa KPPU memiliki wewenang menyelidiki. Kemudian kewenangan untuk menuntut dan memutus sama halnya seperti hakim di pengadilan. "Hal ini perlu dibicarakan dengan teman-teman notaris supaya ada pemahaman yang sama. Bahwa KPPU juga melakukan pemeriksaan perkara, melakukan pembuktian-pembuktian juga sesuai hukum acara kita yang berlaku," tandasnya. (mtc/amel)