MATATELINGA, Balige: Saat ini, pemerintah sedang getol memperjuangkan Danau Toba masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG). Selain untuk meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara, Sertifikasi Unesco juga mendorong zero keramba di kawasan Danau Toba.[adx]Menteri Pariwisata Arief Yahya bahkan mendorong regulasi soal keramba itu bisa dilakukan secepatnya. Meskipun kata dia, keberadaan keramba bukan berarti mengganggu sertifikasi itu. "Kalau kita tidak berani ke UGG maka pencemaran akan bertambah. Sama ini kalau kita analogikan, Saya datang ke Danau Tondani, ada yang tanya, bagaimana menghilangkan enceng gondok. Saya bilang. Kalau tidak berani mengadakan event di Tondano se umur- umur, tondano ini akan seperti ini. Hadapi saja. Undang saja Unesco. Jadi biarkan bersih nanti dengan sendirinya. Soalnya kalau gak bersih, gak keluar sertifikat," ujar Arief Yahya saat meninjau destinasi The Kaldera Toba Nomadic Escape, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Kamis (18/7/2019) petang. Terpisah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah menunjukkan komitmennya untuk menertibkan KJA. Meski pun dengan cara perlahan. Kata Edy, jika air Danau Toba makin tercemar, maka tidak akan ada lagi wisatawan yang datang. Target satu juta wisman yang dicanangkan pemerintah juga pesimis tercapai. [adx]"Orang ke Danau Toba mau lihat air, airnya tercemar. Bagaimana orang melihat lagi," ungkap Edy di Kota Medan. Edy sudah lama menyoroti PT Aquafarm yang juga memiliki KJA di Danau Toba. Untuk menyelesaikannya, kata Edy ada dua cara. Pertama soal regulasi dan kedua soal bisnis."Karena, izinnya ada dari pusat. Insha Allah secepatnya selesai, waktunya sama presiden. Masyarakat tidak perlu ikut-ikutan. Kalau tidak kondusif masyarakatnya, wisatawannya akan bubar," pungkasnya. (mtc/fae)