MATATELINGA, Medan: Dengan pencabutan peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan, dikhawatirkan disalah artikan oleh kalangan perusahaan yang justru mengindahkan ketentuan yang berlaku, terkait izin gangguan. Bisa saja mereka menganggap ketentuan tersebut tidak berlaku lagi.[adx]"Oleh karena itulah, kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat berharap dengan pencabutan ini harus ada langkah kongkrit dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menyikapinya," kata Herry Zulkarnain selaku juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Senin (29/7/2019) dalam acara rapat paripurna, pendapat fraksi tentang pencabutan Perda no 5 tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan.Baca Juga:
Perda No.5/2016 Resmi Dicabut, Wali Kota Medan Optimis Iklim Investasi MeningkatKetua Fraksi Partai Demokrat ini juga berpendapat, Pemko Medan perlu berupaya menggali sumber PAD dari sektor lain sebagaivpengganti retribusi izin gangguan ini serta membentuk suatu Perda yang baru yang dapat dijadikan payung hukum dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan dari berbagai aktifitas dunia usaha."Dengan peraturan tersebut kita harapkan pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya gangguan terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan dan ekonomi serta pemberian sanksi yang tegas bagi setiap perusahaan yang melanggarnya," sebutnya.[adx]Diketahui, pencabutan perda ini berdasarkan kebijakan Pemko Medan untuk mencabut perda tersebut, sudah didasari payung hukum yang jelas yaitu Permendagri nomor 19 tahun 2017. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Mendagri nomor 500/323/SJ tanggal 15 Juli 2017 tentu proses pencabutan wajib dilakukan."Akhirnya setelah kami mencermati hasil kerja panitia khusus serta tanggapan, saran dari para anggota dewan yang terhormat, demikian juga jawaban walikota Medan atas semua pertanyaan yang diajukan," pungkasnya.(mtc )