MATATELINGA, Medan: Sejumlah aktivis lingkungan dari Walhi Sumut dan AMAN Tano Batak berunjuk rasa di depan hotel di Jalan Kapten Maulana Lubis yang menjadi lokasi diskusi soal perubahan iklim, Kamis (9/5). Para aktivis lingkungan ini mengecam keterlibatan 'perusahaan kotor' dalam diskusi yang bertema "Future Climate Change Forum and Me" tersebut.[adx]Diskusi yang digelar itu merupakan perhelatan tahunan dalam rangkaian konsep 9th Indonesia Climate Change Forum and Expo. Dalam acara tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak setiap sektor termasuk korporasi ikut terlibat."Bagaimana perubahan iklim seperti yang dibuat saat ini dengan mengundang korporasi kotor. Padahal mereka juga menjadi penyumbang pengrusakan hutan," kata Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Roy Lumban Gaol disela-sela aksi.
Baca Juga: Kapolrestabes Medan Silaturahmi Bersama Masyarakat SibolangitMenurut Roy, jika pemerintah serius dalam menyikapi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, semestinya tidak dilakukan dengan tindakan yang nyata. Bukan dengan memberi panggung bagi 'perusahan kotor' yang jelas-jelas sebagai dalang kerusakan hutan."Semestinya tidak seperti ini, pembahasan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dilakukan dalam hotel mewah dan menghadirkan para pelaku. Sebut saja perusahaan NSHE yang terlibat dalam penebangan hutan di Tapanuli Selatan," ungkapnya.Hal senada juga di ungkapkan oleh pengurus AMAN Tano Batak, Wilson Nainggolan. Dirinya kecewa dengan sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyediakan panggung kepada perusahaan tak ramah lingkungan tersebut.[adx]"Ini sangat ironis ya, dimana saat ini kita tahu perusahaan seperti TPL yang nyata sebagai perusak di kawasan Danau Toba, namun ikut terlibat dalam pembahasan yang penting," ujarnya.Selain pengrusakan di kawasan tanah adat masyarakat Batak, yang digadang sebagai kawasan wisata prioritas nasional, perusahaan itu juga menyebabkan semakin menyusutnya hutan Kemenyan akibat digunakan sebagai lahan konsesi perusahaan."Kita tahu perusahaan yang diberi panggung ini merupakan dalang dari kerusakan lingkungan di Danau Toba. Kawasan hutan Kemenyan semakin ditebangi demi memenuhi kebutuhan tanah konsesi," bebernya.Atas dasar itu, Walhi Sumut dan AMAN Tano Batak menyatakan sikap mengecam sikap pemerintah yang progresif dalam mengevaluasi dan mengawasi kerja-kerja korporasi."Sangat disayangkan bila pemerintah Provinsi Sumatera Utara terlalu asik dengan kegiatan seremonial," pungkasnya. (mtc/fae)