MATATELINGA, Sergai: Kabupaten Sergai menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan RI atas keberhasilan dalam menyajikan laporan LKPD Tahun 2018 dan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian acara Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa, 23 Oktober 2019.[adx]Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Sergai H Darma Wijaya yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy RahmayadiSelain Kabupaten Sergai, terdapat 16 kabupaten/kota lainnya yang menerima penghargaan seperti, Pemprov Sumut, Pemko Gunungsitoli, Pemko Sibolga, Pemko Tebingtinggi, Pemko Binjai, Pemkab Toba Samosir, Pemkab Padanglawas Utara, Pemkab Samosir.Kemudian Pemkab Batubara, Pemkab Humbanghasundutan, Pemkab Deliserdang, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Dairi, Pemkab Taput, Pemkab Asahan dan Pemkab Tapsel.Kegiatan ini Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R Wiwin Istanti, Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut Tiarta Sebayang, para Bupati /Walikota se-Sumut, Kepala BPKA Sergai dan pejabat terkait lainnya dari kabupaten/kota se-Sumut. [adx]Sambutan Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan berharap daerah-daerah yang meraih penghargaan raihan opini WTP bisa mempertahankan capaiannya. Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi bisa mengejar ketertinggalannya. Dia menegaskan perlu peningkatan yang secara masif hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumut meraih WTP dari BPK. gIni merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan maka ada lembaga yang siap membantu. Di banding tahun lalu, jumlah Pemda yang meraih WTP tahun ini mengalami peningkatan. Bila tahun lalu hanya 14, tahun ini bertambah menjadi 17 Pemda, terangnya. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumut Tiarta Sebayang mengutarakan bagi daerah yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP. "Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama, ungkapnya. Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, R Wiwin Istanti mengatakan WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya. gHal ini karena, kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi,"bebernya.[adx]Selain Pemda, ada 5 lembaga/instansi di Provinsi Sumut yang mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb sebagai Unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) kategori penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah terbaik periode tahun 2018. Kelima lembaga/instansi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, BPS Provinsi Sumut dan Kanwil BPN Provinsi Sumut.Wabup Sergai H Darma Wijaya usai menerima penghargaan mengaku sangat mengapresiasi digelarnya Rakorda tersebut. Menurutnya, Rakorda ini bermanfaat dalam meminimalisir kesalahan dan kekeliruan kita dalam meyajikan laporan keuangan sehingga diharapkan kedepannya dapat menyajikannya lebih baik lagi. "keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras kita bersama, oleh karenanya saya mengapresiasi seluruh OPD dan kedepannya sinergitas ini hendaknya dapat kita tingkatkan lagi,"pungkasnya. (mtc/qoqo)