MATATELINGA, Medan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemot Medan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Rabu (30/10). Pemeriksaan terkait dugaan kasus suap yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin ini sudah berlangsung sejak Selasa (29/10) kemarin.Pada hari ini, pemeriksaan dimulai sejak pukul 09.00 pagi, tampak para pejabat mulai berdatangan ke Kejatisu, mulai dari Kepala BP2RD Kota Medan Suherman, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, Khairunisa hingga Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan S I Dongoran.Tampak juga memasuki ruang pemeriksaan staf protokoler Wali Kota Andika beserta Ajudan Wali Kota Aidil. Para terperiksa didampingi Kabag Hukum Pemkot Medan, Bambang.Namun tak satupun, diantara mereka mau menjawab pertanyaan wartawan. Meraka hanya berlalu, memasuki ke ruang pemeriksaan.Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK di tempatnya." Iya benar (pemeriksaan) KPK telah berkoordinasi dengan Kejatisu. Dalam hal ini pinjam tempat terkait untuk proses pemeriksaan kasus di Kota Medan," ujar Sumanggar.Saat berkordinasi dengan Kejatisu, kata Sumanggar KPK direncanakan menggunakan ruangan di Kejatisu dari mulai Senin hingga Jum'at." Tapi bisa saja hari ini mereka seleksi melakulan pemeriksan dan mereka kembali ke Jakarta," ujarSumanggar.Pantauan di Kejatisu hingga pukul 19.30, pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat masih berlangsung.Terpisah Juru Bicara KPK Febri Diansah, dalam keterangan, tertulisnya menyebut ada 8 orang saksi yang diperiksa. Namun dia tidak secara detail menjelaskan nama saksi yang diperiksa.Sebelumnya KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Medan, Wiriya Al ko Rahman. Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.Dalam kasusnya, Dzulmi diduga menerima uang total sebesar Rp 580 dari Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari. Uang diduga diberikan dalam beberapa tahap.KPK menduga salah satu peruntukan uang itu ialah guna menutupi perjalanan dinas Dzulmi pada Juli 2019 yang membengkak. Sebab, Dzulmi diduga melakukan perjalanan dinas ke Jepang dengan mengajak keluarganya, bahkan melebihi batas waktu.Dzulmi disebut turut membawa istri, kedua anaknya, serta beberapa orang lain yang tak berkepentingan. Dalam masa perpanjangan liburan itu, Dzulmi juga diduga didampingi Kasubbag Protokol Pemkot Medan Syamsul Fitri Siregar. (MTC/fae)