MATATELINGA, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Yakni, Panggabean selaku Teradu I, Musmuliadi Siregar selaku Teradu II, dan Rizky Athia Arfa Hasibuan selaku Teradu III.[adx]Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Majelis DKPP yang diketuai oleh Prof Muhammad menjelaskan, seluruh dalil Permohonan Pengadu Muhammad Thohir Munte tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Teradu melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu."Memutuskan, menyatakan Permohonan Pengadu tidak terbukti dan ditolak seluruhnya. merehabilitasi nama baik Para Teradu," kata Prof Muhammad, membacakan putusannya di ruang sidang DKPP RI, Rabu (6/11/2019).Prof Muhammad menjelaskan, dalil Permohonan Pengadu bahwa Para Teradu tidak menyerahkan salinan putusan Perkara Nomor 006 tidak dapat diterima oleh majelis DKPP. Karena Para Teradu bersama Saksi Rahmat Saleh Harahap, Arman Matinggi Hasibuan, dan Indra Siregar, telah berusaha memberikan salinan putusan tersebut kepada Pengadu sejak 1 kali 24 jam perkara aquo diputuskan. Selanjutnya, Para Teradu dan Saksi juga terus berusaha untuk memberikan salinan putusan kepada Pengadu. Namun, Pengadu sudah berada di Kota Medan, sehingga salinan putusan tersebut tidak dapat diserahkan.[adx]"Bahwa Para Teradu sudah bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, dengan terus berupaya untuk memberikan salinan putusan kepada Pengadu. Sehingga dalil Permohonan Pengadu tidak dapat diterima," kata Muhammad dalam putusan yang juga live di media sosial Facebook tersebut.Selain merehabilitasi Para Teradu dari Bawaslu Paluta, Majelis DKPP juga menjatuhkan putusan yang sama kepada Ketua dan Anggota KPU Padang Lawas Utara yang juga menjadi Teradu dalam perkara ini. Putusan ini dibacakan oleh Majelis DKPP dalam sidang yang terbuka untuk umum di ruang sidang DKPP RI di Jakarta.(mtc/rel)