MATATELINGA, Medan: Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja para petugasnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan terus melakukan evaluasi dan penyaringan sehingga benar-benar mendapatkan pekerja yang siap mewujudkan program Pemko Medan menjadikan ibukota Provinsi Sumatera Utara. Minggu (22/12/2019), DKP melaksanakan tes urine terhadap 3.664 orang tenaga harian lepas (THL) di Kantor DKP, kawasan Pinang Baris Medan.Tes urine dilakukan DKP bersama mitra kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut. Seluruh THL diwajibkan mengikuti tes urine, sebab sebagai syarat untuk perpanjangan kontrak kerja di tahun 2020. Apabila dalam tes urine terbukti positif menggunakan narkoba, maka kontrak THL yang bersangkutan tidak diperpanjang.Tes urine dimulai sejak pagi, halaman Kantor DKP dipenuhi pata THL. Agar pelaksanaan tes urine berjalan lancar, para HL lebih dulu mendaftarkan diri guna mendapatkan kupon untuk menunggu giliran. Berhubung jumlah THL cukup banyak, sistem tes urine pun dibagi menjadi beberapa gelombang. Selain mendukung kelancaran, juga agar hasil tes urine yang dilakukan lebih maksimal."Pemeriksaan tes urine ini sebagai salah syarat bagi THL untuk diperpanjang kontraknya. Selain dalam rangka meningkatkan kualitas pekerja, kita selama ini juga mendapatkan informasi ada anggota yang diduga menggunakan narkoba. Demi menjaga kekondusifan dan ikllim kerja yang baik, kita pun memfasilitasi dilaksanakannya tes urine dengan BNN Provinsi Sumut selaku mitra kerja,” kata Kadis DKP Kota Medan HM Husni.Mantan Kadispenda Kota Medan itu menegaskan, dirinyatak ingin satu pun THL di lingkumngan DKP Kota Medan yang terlibat atau pun mengkonsumsi narkoba. “Apabila hasil tes urine yang dilakukan terbukti positif mengandung narkoba, maka kotrak THL yang bersangkutan tidak kita perpanjang. Tak mungkin bisa bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab jika mengkonsumsi narkoba!” tegasnya.Husni selanjutnya menambahkan, tidak hanya THL, tes urine pun akan dilakukan terhadap seluruh apratur sipil negara (ASN) di lingkungan DKP Kota Medan. Kemungkinan tes urine terhadap ASN dilakukan selesai tes urine THL dilaksanakan. “Intinya, kita ingin DKP Kota Medan bersih dari narkoba!” ungkapnya.Selain ingin DKP Kota Medan bersih narkoba, Husni pun mengungkapkan, tugas dan tantangan yang dihadapi jajaran DKP cukup berat. Ditambah lagi masalah kebersihan kini menjadi fokus perhatian PLt Wali Kota Medan Ir H Akhyar nasution MSi. “Guna mewujudkan kebersihan tersebut, tentunya dibutuhkan pekerja yang siap bekerja keras dan penuh dedikasi. Salah satu caranya dengan melaksanakan tes urine ini,” paparnya. Dalam pemeriksaan tes urine, jelas Husni, tak satu pun pegawai DKP Kota Medan yang mengutip biaya dari para THL. Dikatakannya, sebelum menjalani pemeriksaan tes urine, THL lebih dulu membayar biaya kepada pihak BNN Sumut Rp.100 ribu per-orang. Artinya, Rp.100 ribu itu untuk merupakan biaya pemeriksaan tes urine. “DKP hanya menyiapkan fasilitas tempat untuk pelaksanaan tes urine dilakukan," jelasnya.Terakhir Husni menjelaskan, surat keterangan bersih narkoba merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk perpanjangan kontrak. Apabila ada THL yang ingin mengambil surat keterangan dari instansi lain, tegasnya, tidak ada masalah. “DKP Kota Medan hanya sebatas menfasilitasi kemudahan tempat, biaya yang ada untuk tes urine ditetapkan oleh pihak BNN,” pungkasnya.