MATATELINGA, Medan : Banyaknya kasus-kasus besar terkait korupsi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara masih banyak yang belum dituntaskan dan terkesan supremasi penegakan hukum masih tebang pilih dalam memberantas korupsi di Negeri ini. Banyaknya misteri-misteri hukum yang belum terpecahkan membuktikan bahwa masih lemahnya tingkat penegakan hukum di Negeri ini.Hal tersebut disampaikan Koordinator Nasional Forum Silaturrahmi Mahasiswa Indonesia (FSMI) Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos, di Medan, Sabtu (22/2/2020). Mas'ud Silalahi menegaskan bahwa pihaknya tidak mau tergilas dengan opini-opini publik dan penggiringan issu yang dilakukan, apakah dari issue pembubaran BPIP, harga masker mahal, Corona dan lainnya.Putra kelahiran tanah Sumatera Utara itu mengaku bahwa mereka akan terus memonitor kasus-kasus besar tentang korupsi di Indonesia."Pasalnya, kasus E-KTP, Asabri, Jiwasraya, BLBI, Century, Pelindo II, dan lain-lainnya masih menyimpan segudang misteri yang menurut saya itu perlu kita monitor, perlu kita sikapi dan perlu kita teliti lebih mendalam lagi. Mengapa yang ditangkap itu "hanya sebatas formalitas dan tumbal" semata. Kita mesti mencari akar atau dalangnya, siapa sebenarnya yang menjadi aktor dibalik mega korupsi ini," tegasnya.Bukan main-main, lanjut Mas'ud uang rakyat yang diselewengkan itu jika dikumpulkan semua mampu meretas kemiskinan yang ada di Indonesia, kita seakan dimiskinkan oleh para koruptor di Negeri ini. "Maka dari itu pula, kami tidak terlalu mengkaji dan membahas issue-issue lain, saya dan teman-teman sampai detik ini masih terus konsen mengkaji soal korupsi," tandasnya.Ini adalah persoalan serius yang harus kita sikapi bersama, tambah Mas'ud Silalahi. Kami di FSM tidak mungkin bergerak sendiri. Kami butuh rekan-rekan media, rekan LSM, Organisasi Mahasiswa dan para tokoh masyarakat serta para stake holder bangsa yang memiliki komitmen, visi misi dan pandangan yang sama untuk berjuang memberantas korupsi di Indonesia.