MATATELINGA, Medan: Ketua Komisi II DPRD Medan membetikan waktu 2 bulan kepada PT KIM minta kesepakatan PT KIM untuk mengatasi banjir akibat air limbah yang berasal dari PT KIM saat hujan tiba, yang mengakibatkan rumah di kawasan penduduk sekitarnya banjir."Kami memberi waktu 2 bulan untuk normalisasi parit yang mengalir ke rumah penduduk, jika tidak ada normalisasi maka akan ditutup parit tersebut" tandas Aulia." Tolong hargai masyarakat, kenapa sampai saat ini tidak ada penyelesaian, artinya PT KIM tidak becus melakukan pengawasan air limbah yang mengalir ke rumah penduduk padahal sudah ada kesepakatan antara KIM dengan masyarakat" tandas Aulia .Menurutnya, pembagian nasi bungkus kepada masyarakat disaat banjir sebaiknya dialihkan untuk pembuatan sumur resapan air , dan jika memang perlu memakai dana CSR. Karena dalam setahun sudah 2 kali banjir yang dampaknya sawah masyarakat dialiri air limbah sehingga padi menjadi mati. Ilmi Abdullah Dir. Operasi dan Pengembangan PT KIM mengatakan KIM hanya perlintasan, dimana air yang berasal dari berbagai kawasan masuk ke KIM 100 persen, tapi yang keluar hanya 30 persen, sehingga air menjadi tergenang.PT KIM sudah berupaya, walau belum sempurna, karena masih sebatas koordinasi.Bukan hal mudah untuk mengatasi banjir di kawasan KIM.[br]"Kami tidak bisa mengambil langkah sendiri, karena hrs koordinas harus dengan Pemprov, Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang. KIM sudah termasuk master plan. Pemberian nasi kepada masyarakat semata untuk empati saja saat banjir." Saya sangat menghargai, tolonglah sama sama kita kita perbaiki".H. Surianto, SH Minta solusi atas komitment pihak KIM unt mengatasi banjir. Hika tidak ada solusi agar ditembok sja parit yg mengalir dr Kim k masyarakatHeri Bolon mewakili Forum anti limbah dan banjir ( Formalin-B)tokoh masyarakat dari kelurahan Tangkahan Kec. Kec. Medan Labuhan mengatakanPemasangan dinding parit kanal sudah runtuh akibat banjir, apa kebijakan yg akan diambil agar air limbah yg baunya luar biasa, masyarakat Tangkahan terkena imbasnya. Isi kesepakatan, mmbuang limbah yg sesai aturan pemerintah, dlm 60 hr blm ada pmbentengan perbaiki dinding yg rusak dng tdk mengabaikan pndalaman.(mtc)