Matatelinga - Medan, Sumatera Utaralayaknya potret kecil miniatur masyarakat Indonesia yang multikultur dengandinamika berbeda. Keberagaman ini jika tidak dikelola dengan baik rentan memicu konflik. Untuk menyatukan semua keberagaman itu butuh tim penanganan secara komprehensif dan terintegrasiyang melibatkan penegak hukum dan aparat keamanan termasuk Pemda.Wagubsu HT Erry Nuradi ST,MSi menjelaskan potensi tersebut pada acara Pembukaan Rapat EvaluasiPelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 2014 TingkatProvinsi Sumatera Utara, di Hotel JW Marriot, Medan, Selasa (22/4/2014).Bagi Tim Terpadu tingkat Provinsi, terkait kondisi keamanan sesungguhnya Pemprovsusudah melakukan identifikasi berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Namunada beberapa kasus yang penyelesaiannya menjadi bagian kewenangan Pemerintah Pusat sepertimisalnya tanah ex HGU PTPN 2, perambahan tanah nasionalgunung leuser di Langkat dan Aceh, batas wilayah provinsi Sumut dan Riau serta masalah terkait pertambangan."Untuk itulah melalui rapat evaluasi ini kami memintaperhatian dari Tim Terpadu Tingkat Pusat untuk mengambil langkah-langkah yanglebih kongkrit, komprehensif dan win-win solution, agar berbagai permasalahantersebut tidak terkesan ada pembiaran,"harap Wagubsu.Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi PenangananGangguan Keamanan Dalam Negeri tahun2013 tingkat provinsi ini selain mengevaluasikan rencana aksi juga membahas sejumlah masukan baik bersifat nasional maupunlokal. Terutama menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI yangdijadwalkan pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang.(Mt-01)