MATATELINGA, Medan: Program bantuan sosial non-tunai yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat untuk mendongkrak daya beli menghadapi dampak ekonomi yang kian berat akibat pandemi Covid-19, dinilai justru berpeluang memicu penambahan jumlah masyarakat miskin baru. Pengamat ekonomi Sumatera Utara (Sumut) Gunawan Benjamin mengatakan kebijakan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini merupakan sebuah kemunduran. Dampaknya tidak akan banyak membantu kondisi ekonomi keluar dari ancaman resesi yang kian dekat masuk ke Indonesia. Apalagi bantuan pangan ini juga rawan dikorupsi. "Kalau pemerintah ingin ekonomi berputar, keluar dari jurang resesi, sudah sebaiknya kebijakan ini dihapus," saran Gunawan di Medan, Selasa (28/7/2020). Memang saat sebelum Covid-19, kebijakan memberikan bantuan non-tunai ini mampu membantu masyarakat miskin untuk tetap dapat mengonsumsi kebutuhan pokok berkualitas. Namun di tengah pandemi seperti sekarang, kebijakan itu menurutnya justru memiliki sisi buruk, yakni menambah jumlah masyarakat miskin.Gunawan mengungkapkan temuan dari hasil evaluasinya di pasar. Ada sejumlah pedagang yang justru mendapatkan tawaran barang dari masyarakat konsumen. Sejumlah pedagang menuturkan kalau mereka sering mendapatkan tawaran untuk membeli beras, mi instan atau bentuk sembako lain dari pembeli (konsumen) yang biasanya jadi langganan mereka. Menurutnya, tawaran ini muncul setelah pelanggan mendapatkan program bantuan pangan dari pemerintah. Karena jumlah bantuan yang diterima berlebih, pelanggan tersebut menjualnya kembali ke pedagang."Ini kan konyol sekali. Padahal pedagang selama pandemi Covid- 19 ini sulit untuk menjajakan barang dagangannya. Karena harus bersaing dengan paket bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat," ujarnya. Alhasil, alih-alih mendapatkan keuntungan. Para pedagang pengecer pun justru kehilangan pendapatan dan berpeluang masuk dalam garis kemiskinan. Jelas bantuan pangan tadi berpeluang menambah deratan panjang masyarakat miskin. Dan jelas, bantuan pangan tadi tidak membuat ekonomi di level UMKM (pedagang pengecer) bergerak. "Di saat seperti ini, kita pada dasarnya berupaya agar ekonomi nasional mampu keluar dari resesi. Tetapi yang menjadi perhitungan kita selanjutnya adalah kebijakan yang kita ambil justru kontra produktif dengan upaya keluar dari kemungkinan resesi itu sendiri. Masalah mendasarnya ada di situ," ujarnya. Jadi, sambungnya, jika pemerintah ingin keluar dari tekanan resesi dan ekonomi masyarakat bisa diputar dan mampu menjaga daya beli, maka mulai dari pusat hingga pemerintah di daerah, atau perusahaan atau intansi manapun sebaiknya menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai. Jangan lagi bantuan non-tunai.