MATATELINGA. Jakarta " Untuk mengurangi beban masyarakat dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bila pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos).Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden mengatakan, “Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial, bansos untuk masyarakat,” paparnya.Terdapat berbagai bansos yang telah dan akan terus disalurkan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Selanjutnya, kata Presiden, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan untuk usaha mikro dan kecil seperti kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemilik warung. Berikut beberapa fakta-fakta yang dikumpulkan wartawan tentang percepatan bantuan untuk masyarakat;
1. Genjot Program PrakerjaProgram lain untuk mendukung masyarakat adalah program pra kerja. Penerima manfaat mendapatkan manfaat pelatihan yang nilainya Rp1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp2,4 juta yaitu Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, insentif survei Rp150.000 untuk tiga kali survey sehingga total manfaat setiap peserta adalah Rp3,55 juta Realisasinya sampai dengan 30 Juni ini Rp10 triliun sudah tercairkan untuk 2,8 juta peserta dan angka yang sama diproyeksikan juga untuk target semester 2 dengan adanya PPKM Darurat
Baca Juga:Selama 10 Hari, Yayasan Angsapura Bagikan 10 Ribu Lebih Nasi Bungkus kepada Masyarakat2. Menkeu Siapkan Rp 1,6 Triliun untuk Bansos TunaiMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran Rp6,1 triliun untuk memperpanjang program bantuan sosial tunai (BST).
3. Perpanjangan Tarif ListrikPemerintah memutuskan kembali memperpanjang diskon tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Bantuan yang semula akan berakhir Juli diperpanjang karena pemerintah memberlakukan PPKM Darurat.
4. Dana Desa Diarahkan ke BLTDana Desa Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid-19. BLT Desa diberikan kepada target penerima sekitar 8 juta keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp300.000 per kelompok penerima perbulan dengan total proyeksi anggaran sebesar Rp28,8 triliun.Kemudian BLT Desa juga bisa dibayarkan secara rapel triwulanan dan kebijakan baru ini kita akan sampaikan di bulan Juli ini sehingga dalam pelaksanaan PPKM Darurat masyarakat bisa mendapatkan terutama di desa tadi yang kelompok petani, pedagang, buruh, nelayan dan juga guru bisa mendapatkan bantuan yang tepat waktu pada bulan Juli ini,” jelas Menkeu.[br]
5. Pencairan PKH DipercepatDengan adanya PPKM darurat, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dipercepat. Anggaran PKH Tahun 2021 Rp28,31 triliun dengan target 10 juta kelompok penerima dan realisasi sampai dengan Q2 adalah Rp13,96 triliun.Selain itu, keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako dengan total anggaran sebesar Rp42,37 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampai dengan Juni, realisasinya Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM. Sehingga masih tersedia ruang untuk hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp200.000 perbulan.Pada saat PPKM Darurat ini diminta kepada Kementerian Sosial untuk segera mencapai 18,8 jadi masih ada tambahan 3 juta yang bisa ditambahkan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada dan juga diminta untuk dilakukan percepatan penyaluran. (Mtc/Okz)