MATATELINGA. Jakarta - Serikat karyawan Garuda menyampaikan permohonan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir perihal kinerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Serikat Bersama Karyawan Garuda Indonesia Bersatu (Sekber) menyambangi Kementerian BUMN.Saat ini, maskapai penerbangan pelat merah tercatat memiliki utang besar Rp70 triliun. Kondisi itu diperparah oleh cash flow perusahaan yang kian memburuk akibat pandemi Covid-19.Koordinator Sekber Karyawan Garuda Indonesia, Tomy Tampatty, dalam keterangannya, Selasa (10/08/2021) mengatakan "Menyikapi kondisi Garuda Indonesia (Persero) Tbk, saat ini, maka kami Karyawan Garuda Indonesia Bersatu akan mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk menyampaikan permohonan dukungan kepada Bapak Menteri BUMN, Erick Thohir," ujarnya.
Baca Juga:PPKM Dilanjutkan. Menko Luhut : Kita Semua LelahSementara itu, pemegang saham sudah menawarkan empat opsi bagi Garuda Indonesia. Dari keempat opsi tersebut, dua di antaranya adalah restrukturisasi kinerja keuangan atau melikuidasi maskapai penerbangan nasional tersebut.Adapun keempat opsi tersebut, pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas. Meski begitu, dalam catatan pemegang saham, pemerintah berpotensi meninggalkan maskapai penerbangan pelat merah itu dengan hutang warisan yang besar.Kedua, menggunakan legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, seperti utang, sewa, dan kontrak kerja. Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Pada saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda.[br]Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Pada saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda.Keempat, Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara. Misalnya dengan pajak bandar udara (bandara) atau subsidi rute yang lebih rendah. Jika opsi terakhir menjadi pilihan pemerintah, maka Indonesia secara resmi tidak lagi memiliki national flag carrier. (Mtc/Okz)