MATATELINGA. Jakarta " Berdasarkan surat BKN bernomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tertanggal 23 Jakarta 2021. SKD CPNS 2021 akan dimulai 2 September 2021. Para peserta diminta melakukan swab tes PCR atau antigen.Berikut fakta-fakta peserta SKD CPNS wajib PCR atau Antigen yang dirangkum wartawan di Jakarta, Minggu (29/08/2021):
1. Peserta SKD CPNS yang Palsukan Hasil Antigen/PCR Auto GagalKepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) BKN, Mohammad Ridwan memperingatkan bahwa BKN tidak akan mentolerir peserta yang memalsukan dokumen-dokumen tersebut.“Itu benar-benar tidak bisa ditolerir. Kalau kemudian panitia instansi bisa membuktikan itu palsu ya sudah langsung dikeluarkan saat itu juga,” katanya dikutip dari Kanal Youtube BKN.Ridwan meminta agar peserta tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Pasalnya sebelumnya ada kasus materai ganda atau menyalin materai dari salah satu aplikasi belanja online.“Memalsukan tidak boleh. Potensi pemalsuan yang kami sampaikan ke instansi yakni hasil swab atau hasil PCR. Mohon sekali lagi bagaimana caranya. Kalau itu akreditasinya Kemenkes pasti ada barcodenya. Lalu kartu vaksin untuk peserta Jawa, Madura, Bali harus ditunjukan bahwa tidak dilakukan fraud,” ujar dia.
Baca Juga:Jangan Tergiur! ini Ciri-Ciri Arisan Online Bodong2. BKN Tak Mau SKD CPNS Jadi Klaster Penularan Covid-19BKN meminta para peserta SKD CPNS 2021 mematuhi aturan yang telah ditetapkan, yakni melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif.Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menekankan bahwa tidak ingin SKD CPNS jadi pusat penularan Covid-19.“Kami tidak ingin seleksi ASN jadi klaster baru penyebaran covid. Kita sadar betul proses rekrutmen ini penting karena banyak yang berteriak kekurangan pegawai terutama nakes. Tapi kita melaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar semua yang terlibat aman dan tidak ada rasa was-was,” katanya dalam konferensi persnya.[br]
3. Calon ASN Diharapkan Bisa Ikuti Kebijakan yang DitetapkanSuharmen pun mengingatkan, bahwa salah syarat menjadi ASN adalah menjalankan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Dia berharap sebagai calon ASN bisa mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan.“Kalau mereka sebagai calon saja tidak mau menjalankan kebijakan publik oleh pemerintah tentu ini dipertanyakan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi ASN. Jadi ya kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk menjaga kesehatan kita semua,” ungkapnya.
4. BKN Tak Siapkan PCR atau Antigen GratisDeputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan, bahwa pelaksanaan tes antigen tidak disediakan anggaran oleh Kementerian Keuangan.“Jadi panitia tidak menyediakan alokasi anggaran untuk itu. Tapi saya minta untuk difasilitasi. Jadi daripada mereka mencari-cari titik lokasi untuk antigen maka itu yang tadi pagi saya sampaikan agar instansi bekerja sama dengan penyelenggara jasa antigen. Panitia tidak menyediakan anggaran jadi prinsipnya tetap menggunakan uang (peserta) sendiri,” katanya dalam konferensi persnya. (Mtc/Okz)