MATATELINGA, Jakarta: Dalam rancangan undang-undang energi baru (RUU EBT) menjadi poin yang hingga kini masih diperdebatkan oleh pemerintah dan DPR, Skema pemanfaatan bersama jaringan listrik antara PT PLN (Persero) dan pembangkit swasta (power wheeling).Selama ini dalam daftar inventaris masalah (DIM) RUU EBT tidak pernah menyebutkan soal skema power wheeling."Kan sudah jelas posisi pemerintah, sudah jelas, sebut Menteri ESDM Arifin Tasrif. Di (DIM) versi pemerintah sih gak ada (power wheeling)," aku Tasrif kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).Skema power wheeling dianggap mampu memudahkan transfer energi listrik dari sumber EBT atau pembangkit non-PLN ke fasilitas operasi perusahaan melalui jaringan transmisi yang dimiliki dan dioperasikan PLN.
BACA JUGA:Kadis Kominfo Sumut Tegaskan Gubernur Tidak Pernah memerintahkan Siapapun Meminta Uang Atas NamanyaKendati tidak memasukkan skema power wheeling di DIM RUU EBT, Arifin mengatakan PLN tetap berkewajiban menyediakan energi bersih.Di lain sisi, ia menyinggung soal kemungkinan perubahan substansi di RUU EBT dalam pembahasan panitia kerja (panja) antara pemerintah dengan DPR."Tapi ada kewajiban (PLN) untuk menyediakan energi baru bersih ke dalam sistem, kewajiban itu harus dilaksanakan. Gak ada (urgensi power wheeling), sudah saya bilang. Nanti saja tunggu dalam panja," sambungnya.[br]Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman meminta ada pembahasan khusus mengenai skema power wheeling tersebut. Bahkan, Maman menantang seluruh pihak terkait untuk membahas dan melakukan uji publik.Menurutnya, jika pengaturan power wheeling tidak ada di RUU EBT sama saja tidak ada kemajuan. Maman menilai keseriusan pemerintah dalam mendorong percepatan perkembangan EBT justru tidak berjalan jika meniadakan persolan power wheeling.
BACA JGA:LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumut Diminta Dukung Upaya Pemenuhan Guru Agama Islam di Sekolah"Ini penting saya pikir untuk diperdalam juga Pak Menteri mengenai isu power wheeling dan layak uji publik. Jadi kalau ada yang mengatakan dalam power wheeling ada isu liberalisasi, patut kita uji. Saya justru menantang seluruh publik di Indonesia, seluruh akademisi, ahli-ahli, berdebat soal power wheeling," katanya dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM di Komisi VII DPR RI.Di lain sisi, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menegaskan bahwa skema power wheeling harus tetap dibuang dalam RUU EBT. Menurutnya, jika power wheeling diakomodir bakal merugikan negara, dikutip dari CNN.