MATATELINGA, Jakarta : Sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat pemerintah kian gencar mencari solusi untuk menanggulanginya. Dan kini pendaftaran Kartu Prakerja tahun 2023 resmi dibuka. Di mana para calon penerima manfaat sudah bisa mulai mendaftar gelombang 48.Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan program pelatihan kerja dari pemerintah pada gelombang ini, dapat segera mengunjungi website resmi www.prakerja.go.id untuk mendaftarkan diri."Untuk kamu yang benar-benar ingin belajar, lakukan pendaftaran dari sekarang supaya kamu tinggal klik "Gabung Gelombang" saat Gelombang 48 dibuka untuk mengikuti seleksi ya Sob!," tulis manajemen.
Baca Juga:Dialog Jelang HPN di TVRI Sumut, Bangkitkan Semangat dan Refleksi Eksistensi PersNantinya, bagi mereka yang dinyatakan lulus program ini akan mendapatkan insentif sebesar Rp4,2 juta."SEGERA DAFTAR SEKARANG untuk kamu yang belum memiliki akun Kartu Prakerja!" tulis akun @Prakerja.go.id pada Instagram resminya, seperti dikutip dari Okezone, Minggu (05/02/2023).
Berikut cara mengikuti seleksi program Kartu Prakerja gelombang 48:1. Buka www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer.2. Siapkan nomor Kartu Keluarga serta NIK, masukkan data diri, dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pemeriksaan akun.3. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar secara online.4. Klik 'Gabung' pada gelombang yang sedang dibuka.5. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi gelombang melalui SMS.[br]
Sebelum mendaftar, pastikan Anda sudah memenuhi persyaratan di bawah ini ya!1. WNI berusia 18 tahun ke atas.2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19.5. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, 6. Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.7. Maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.