MATATELINGA, Pematangsiantar : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumut Farid Firman apresiasi komitmen Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA menyukseskan pengentasan kemiskinan dan penanganan Stunting.
"Tidak salah kita menetapkan Kota Pematangsiantar menjadi salah satu daerah evaluasi karena komitmen kepala daerahnya yang begitu kuat dalam mensukseskan program nasional ini," sebut Farid saat Entry Meeting bersama dr Susanti dan sejumlah kepala OPD di lantai 2 kantor wali kota, Selasa (27/02/2024).
Entry Meeting evaluasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Evaluasi BPKP ingin mengoptimalkan keterbatasan dana agar lebih fokus dan prioritas penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
[br]
"Kita akan lihat program dan kegiatan serta menyampaikan apa adanya demi kebaikan Kota Pematangsiantar," tuturnya.
Disini kami ingin memastikan dan memberikan peran konsultatif kepada pemerintah daerah dalam design penganggaran efektif dan efisien.
Sebelumnya, dr Susanti menyampaikan kemiskinan dan stunting telah menjadi fokus program pemerintah pusat dan juga Kota Pematangsiantar.
Kota Pematangsiantar, katanya, telah ditetapkan sebagai lokasi fokus (lokus) stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis).
Awal tahun 2023, ada 284 balita mengalami stunting. Untuk itu Pemko Siantar akan terus melaksanakan program percepatan penanganan stunting.
[br]
"Alhamdulilah, per akhir tahun 2023, telah berkurang 68 balita, sehingga saat ini tinggal 216 balita yang mengalami stunting," sebut dr Susanti.
Kehadiran BPKP agar program-program dalam penanganan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) bersama sejumlah OPD dapat menurunkan angka stunting.
Dijelaskan dr Susanti, bahwa di tahun 2023 angka stunting sebesar 14,3 persen, masih di bawah angka stunting Provinsi Sumut.
"Mohon bimbingan dan arahan agar menurunkan angka stunting tepat sasaran, dan efisien," tutur dr Susanti.
Turut hadir Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Inspektorat Herri Okstarizal SH, sejumlah pimpinan OPD, dan para unsur BPKP Provinsi Sumut.
Penulis : sip