MATATELINGA.com - Polemik empat pulau yang diperebutkan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mengancam perdagangan antara dua provinsi ini.
"Jangan sampai masalah empat pulau yang terjadi pada Aceh dan Sumatera Utara ini mengganggu perdagangan baik dalam dan luar negeri antara Sumut dan Aceh," kata Khairul Mahalli Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Diketahui Sumatera Utara melalui Kota Medan telah lama menjadi hub perdagangan untuk barang-barang komoditas dari Aceh untuk dikirim ke luar negeri.
"Selama ini perdagangan dari Aceh baik antar pulau dan internasional banyak bersinergi dengan Sumatera Utara. Tentunya kami berharap jangan ada kendala," kata Mahalli.
[br]
Menurut Mahalli yang juga menjabat Ketum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) itu megnatakan bahwa sengketa empat pulau yang diperebutkan tersebut bisa menjadi ancaman hubungan perdagangan antara dua provinsi.
"Hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional ini menjadi hambatan untuk peningkatan ekspor Indonesia Karena Sumatera Utara dan Aceh sangat memegang peranan penting dalam peningkatan ekspor Indonesia," katanya.
Untuk itu dia berharap Presiden Prabowo Subianto yang telah mengambil alih permasalah bisa menyelesaikan sengketa empat pulau ini.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.
Pengambilalihan persoalan sengketa empat pulau tersebut diputuskan setelah Sufmi Dasco berkomunikasi langsung dengan Prabowo beberapa waktu lalu.
[br]
"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," kata Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Tidak hanya itu, berdasarkan komunikasi tersebut, Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan soal polemik perebutan empat pulau pada pekan depan.
"Pada pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," katanya.