JAKARTA - Matatelinga, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan tengah melakukan kajian payung hukum untuk memuluskan rencananya menghapus Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam penentuan harga jual tanah maupun bangunan. Namun, keberadaan NJOP sudah diatur dalam Undang-undang (UU) sampai Keputusan Menteri Keuangan (KMK).Dalam UU No 12/1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disebutkan bahwa NJOP merupakan acuan penetapan pajak. NJOP juga diatur dalam KMK No 523/KMK.04/1998 tentang pembagian klasifikasi NJOP hingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak No 16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang penetapan besaran NJOP.Berkenaan dengan penyiapan perangkat payung hukum tersebut, Ferry menjelaskan saat ini pihaknya sedang membuat daftar aturan terkait yang sudah ada sebelumnya untuk dilakukan kajian ulang."Produk hukum pasti dilakukan. Ini sedang diinventarisasi," ujar FerrySetelah pendataan selesai, sambung dia, nantinya akan dibuatkan rancangan perubahan yang akan disampaikan ke Kementerian Keuangan. Sebelumnya akan disampakan pula ke DPR untuk mendapat masukan."Nanti akan dituangkan dalam bentuk Perpres (Peraturan Presiden) atau Permen (Peraturan Menteri) jadi dasar hukum. Sekarang masih usulan. Saat ini masih pematangan di internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang lalu kita akan bawa ke Kementerian Keuangan untuk sinkronisasi dengan perangkat hukumnya," papar dia. Dikutip laman detikfinance.com, Rabu (4/2/2015)(Fit)