JAKARTA - Matatelinga, Pekan lalu pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memutuskan menaikkan harga gas elpiji 12 kg dari sebelumnya Rp 129.000 menjadi Rp 134.000. Salah satu alasannya, Pertamina kerap terus menerus menanggung kerugian dari bisnis penjualan gas elpiji 12 kg hingga miliaran rupiah.Kenaikan harga gas 12 kg tidak hanya merugikan rakyat, tapi juga negara. Dengan kenaikan harga gas 12 kg, masyarakat berbondong-bondong migrasi ke tabung gas melon atau 3 kg yang disubsidi pemerintah. Otomatis besaran subsidi yang harus dikeluarkan negara semakin besar."Kalau (elpiji) 12 kg dinaikkan apa untungnya bagi negara? Pertamina untung tapi negara rugi," ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dalam diskusi mingguan bertajuk ENERGI KITA yang digagas RRI dana mitra lingkungan (DML), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Institut Komunikasi nasional (IKN)di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (8/3/2015)."Logikanya, ada barang yang sama, tapi kenapa yang 3 kg harga per kilonya Rp 4.000 dan yang 12 kg harga perkilonya Rp 12.500. Padahal barangnya sama," tuturnya.Tak hanya itu, Kardaya juga mengkritisi prioritas pemerintah dalam penggunaan energi. Sampai saat ini, pemerintah masih tergantung bahan bakar minyak (BBM). Padahal Indonesia kaya akan gas dan belum dimanfaatkan secara maksimal. "Kondisinya kalau kita punya gas dimanfaatkan sebagai energi, sebagai negara prioritasnya apa yang utama," tuturnya.Pemerintah dinilai belum sepenuh hati memanfaatkan energi alternatif dalam pengelolaan energi dalam negeri. Terbukti, pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) jumlahnya masih minim."Permasalahannya terbukti kalau pemerintah memprioritaskan gas untuk transportasi. 20 tahun SPBG ya enggak jalan-jalan karena memang sudah menyalahi prinsip dasar," ketusnya. Demikian dilansir laman merdeka.com, Minggu (8/3/2015)(Fit)