JAKARTA - Matatelinga, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak diharapkan tegas dalam memilih kebijakan penghapusan utang pajak secara keseluruhan (tax amnesty) atau penghapusan sanksi administrasi pajak terutang (sunset policy). Pasalnya kedua kebijakan tersebut merupakan hal yang serupa dan akan diterapkan dalam waktu dekat."Saya terkejut tanggal 22 kemarin saya baru tahu Ditjen Pajak mau keluarkan sunset policy jilid II," kata Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra di Jakarta Minggu (29/3/2015). Dikutip laman okezone.comWiko menuturkan, ada keanehan pada keputusan mengeluarkan kebijakan tersebut. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pernah mewacanakan pemberian tax amnesty pada 2016."Kalau saya sebagai pengusaha pasti akan menunggu tax amnesty saja, karena utang pokok pajaknya dihapus. Kalau sunset kan cuma sanksi administrasi saja yang dihapus," kata dia.Oleh sebab itu, Wiko pesimistis jika sunset policy yang akan dikeluarkan berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Menurutnya, pemerintah harus komitmen dalam memilih prioritas kedua kebijakan tersebut."Pemerintah harus komitmen. Mana yang mau diambil, sunset policy atau tax amnesty? Kan itu dua kebijakan yang hampir mirip," ujarnya.Seperti yang diketahui, target pajak tahun ini meningkat menjadi Rp1.296 triliun atau 31,96 persen dibanding realisasi penerimaan tahun lalu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.(Fit)