Matatelinga.com, Pemerintah berencana menambahkan alokasi bagi Penerimaan Modal Negara (PMN) 2016 sebesar Rp38 triliun. Hal ini pun menuai banyak protes lantaran alokasi anggaran PMN pada 2015 pun belum terserap secara maksimal. Pasalnya, dari Rp62 triliun alokasi anggaran PMN 2015, baru terealisasi sebesar Rp28 triliun. Artinya, masih ada Rp38 triliun lagi yang belum dimanfaatkan dalam PMN di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggota Banggar Franksi Gerindra, Wilgo Zainar, mengatakan hal ini yang membuat Gerindra menolak pembahasan RAPBN 2016 dilanjutkan di Badan Anggaran. Menurutnya alokasi PMN bukan bentuk kebutuhan yang mendesak. Lantaran masih bisa dialokasikan kepada yang lain semisal dana desa. "Kan ada 74.000 desa. Presiden juga komit realisasikan dalam kampanyenya sekitar Rp1 miliar, yang berarti perlu ada Rp74 triliun," tuturnya di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015). Sedangkan, Anggota Banggar Fraksi PDI-P, Daniel Lumban Tobing, menambahkan sebaiknya alokasi PMN BUMN diarahkan untuk sektor padat karya. Karena sektor ini bisa menjadi motor kemajuan ekonomi Indonesia. Seperti dilansir laman okezone.cpm Senanda dengan hal tersebut Fraksi PAN, Mulfachri Harahap mengatakan PMN BUMN hanya bisa diberikan kepada BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur dan pangan. "Ingat PMN bukan untuk bayar utang ya," tegas Mulfachri. (Fit)