Matatelinga.com, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) bumi untuk rumah tangga di berbagai daerah. Namun, kebijakan ini justru lamban laun akan menghilangkan peredaran Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji), baik yang 3 kilogram (kg) maupun 12 kg."Karena jargas terbangun kan, elpiji di sana berkurang. Nah itu bergerak terus, cuma karena jargas belum banyak, belum terasa. Nanti kalau sudah ratusan ribu, baru terasa," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmadja di kantornya, Jakarta, Jumat (8/4/2016).Wirat menjelaskan, hilangnya peredaran elpiji tidak terjadi di semua daerah, melainkan hanya daerah-daerah yang jargasnya siap 100 persen. Sehingga masyarakat dapat terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Dia menambahkan, pemerintah juga tidak serta-merta mencabut peredaran elpiji."Dicabut enggak, cuma pengalihan saja. Misalnya Prabumulih tahun depan 96 persen sudah jargas, maka elpiji secara alami mulai hilang di sana. Otomatis elpiji berkurang. Iya yang daerah 100 persen jargas," papar Wirat.Menurutnya, hanya beberapa daerah saja yang infrastruktur jargasnya sudah hampir 100 persen, seperti Prabumulih hingga Tarakan."Tahun ini baru Prabumulih yang akan 90 persen jargasnya. Tahun depan Tarakan, nanti akan bergerak terus," sambungnya.Dirinya pun menjamin, pemerintah juga belum berencana mengurangi subsidi LPG, seiring pembangunan infrastruktur jargas. "Belum, jalan terus aja, biar natural berkurangnya," katanya.Lanjut Wirat mengatakan, jika pembangunan jargas tidak ekonomis melalui mekanisme APBN. Sedangkan BUMN, seperti Pertamina dan PGN membangun jargas yang ekonomis."Jargas akan membuat subsidi LPG turun atau diturunkan untuk membangun jargas. Ada juga BUMD yang bangun. Itu kami dukung," ungkap Wirat.Sementara itu, untuk investasi pembangunan jargas pada tahun ini mencapai Rp1,3 triliun. Sedangkan, tahun depan diusulkan nambah menjadi Rp3 triliun."Yang APBN, jargas kita usulkan nanti dari Kementerian ESDM ke Komisi VII, kalau disetujui itu dibahas ke badan anggaran," tukasnya.(Fit)